jpnn.com, BATAM - Industri galangan kapal yang sempat menjadi tulang punggung ekonomi Batam, Kepulauan Riau, kini lagi sekarat dan butuh pertolongan.
Lesunya ekonomi global dan sepinya permintaan untuk pembuatan kapal menyebabkan sejumlah perusahaan pembuatan kapal di sana bangkrut.
BACA JUGA: Kakanpel Tunda Keberangkatan Kapal, Ratusan Penumpang Kecewa Berat
Badan Pengusaha (BP) Batam punya rencana baru untuk kembali menggairahkan industri yang sempat menjadi tulang punggung ekonomi Batam ini.
"Mulai sekarang akan fokus untuk promosi terarah yakni bagaimana cara masukkan industri teknologi tinggi dan bagaimana membangun shipyard," terang Kepala BP Batam, Hatanto Reksodipoetro setelah acara halal bihalal, Selasa (4/7).
BACA JUGA: Catat, Sekolah Dilarang Menjual Seragam dan Buku
Menurut Hatanto, faktor penyebab jatuhnya shipyard di Batam bukan hanya karena pengaruh ekonomi global saja. "Semua orang tahu bahwa sebagian besar teknologi shipyard di Batam masih rendah," jelasnya.
Hingga saat ini, ratusan shipyard di Batam hanya membuat kapal tongkang untuk keperluan eksplorasi minyak dan gas (migas).
BACA JUGA: Oalah, Anggota Dewan Ini Malah Tertidur saat Pantau PPDB
"Shipyard kita menggantungkan pasarnya dari tambang minyak dan batubara. Sehingga begitu tambang jatuh, pesanan tongkang berkurang," jelasnya lagi.
Makanya BP Batam berkeras ingin memasukkan industri berteknologi tinggi termasuk shipyard yang mau membangun kapal-kapal kelas tinggi.
Dia berharap shipyard berteknologi tinggi tersebut bisa mentransfer ilmunya kepada shipyard-shipyard yang sudah lama bermukim di Batam.
"Kita cari investor berteknologi tinggi sehingga potensi yang lebih tinggi bisa dilihat. Harapannya shipyard yang ada nanti tidak hanya buat tongkang saja, tapi juga buat kapal militer atau lainnyam," ungkapnya.
Hatanto juga mengungkapkan pemikirannya bagaimana jika shipyard menggabungkan asetnya, baik itu lahan maupun modalnya. Karena seperti yang telah diketahui, bahwa lahan tepi pantai yang bisa dialokasikan untuk shipyard sudah tidak ada lagi.
"Sehingga mereka bisa kerjasama. Investor pun jadi tertarik. Shipyard itu sangat penting," tegasnya.
Meskipun harapan telah digantungkan, galangan kapal di Batam masih terus diganggu oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang memberatkan, seperti ketika Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri menaikkan Upah Minimum Sektoral (UMS) sektor galangan kapal yang mencapai sekitar Rp 3,4 juta.
Kalangan pengusaha shipyard pun berang dengan kenaikan ini. Karena pada dasarnya saat ini galangan kapal tengah diambang kehancuran namun malah harus membayar gaji yang terlalu tinggi.
Pengusaha-pengusaha shipyard yang tergabung dalam Batam Shipyard offshore Association (BSOA) telah meminta Gubernur Kepri untuk mempertimbangkan keputusannya. Jika tidak mendapat respon yang baik, maka mereka berencana untuk menggugatnya.
Ketua BSOA, Sarwo Edi telah membenarkan bahwa mereka akan melakukan gugatan."Setelah lebaran, kami akan jalan terus," pungkasnya belum lama ini.(leo)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dua Kapal Asing Ditangkap saat Mencuri Ikan di Perairan Indonesia
Redaktur & Reporter : Budi