jpnn.com, JAKARTA - Paripurna DPRD Provinsi NTT pada Rabu (26/11/2019) telah menyepakati untuk memasukkan pinjaman daerah dalam RAPBD Propinsi NTT tahun 2020 sebesar Rp900 miliar. Pinjaman tersebut akan diperuntukkan untuk menggenjot pembangunan Infrastrktur sehingga memudahkan akses di wilayah yang selama ini terisolasi.
Menanggapi hal itu, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonenesia (DPD RI) asal NTT, Angelo Wake Kako menyambut baik dan mengapresiasi terobosan yang dilakukan pemerintah daerah NTT, baik Gubernur maupun Anggota DPRD Propinsi NTT.
BACA JUGA: Pemerintah Permudah Pencairan Pinjaman Daerah
"Saya mengapresiasi terobosan yang dilakukan Gubernur dan telah disetujui oleh DPRD Propinsi NTT terkait pinjaman daerah, karena sadar sungguh daerah NTT tidak bisa dibangun melalui pendekatan yang biasa-biasa saja. Kita membutuhkan begitu banyak fiskal untuk pembiayaan pembangunan daerah yang memiliki kompleksitas persoalan dan masih terus tertinggal hingga saat ini,” kata Angelo.
Pemerintah pusat, menurut Angeloa, memberikan ruang soal ini dengan mendorong pemerintah daerah agar melakukan pinjaman. Salah satunya adalah pinjaman ke pemerintah pusat melalui PP Nomor 56 tahun 2018. “Intinya ini progresif, layak didukung,” ujar mantan Ketua Presiden Pengurus Pusat PMKRI ini.
BACA JUGA: Angelius: BAP DPD Dorong Pencegahan Dini Praktik Penyelewengan di Daerah
Sebagai wakil daerah, Senator termuda dari NTT ini mendorong Mendagri untuk mengeluarkan rekomendasi kepada menteri keuangan setelah menerima usulan dari pemprov NTT, untuk segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku guna percepatan pembangunan di NTT dimana sesuai dengan visi Presiden Jokowi.
"Semua kita tahu kalau Presiden Jokowi juga secara jelas menyatakan 6 propinsi yang akan menjadi prioritas pembangunan ke depan, dan NTT salah satunya. Tentu ini harus diterjemahkan ketika usulan pinjaman daerah ini dimasukan oleh pemprov NTT, maka Mendagri dan Menkeu sudah selayaknya bekerja sama untuk menindaklanjuti. Kita yakin Mendagri dan Menkeu akan sangat terbuka dan merespons positif karena ini bisa menjadi rujukan juga bagi pemerintah daerah yang lain untuk berani melakukan pinjaman demi percepatan pembangunan daerah,” katanya.
BACA JUGA: DPD RI: Banyak Persoalan Dalam Pelaksanaan UU Desa
Khusus di NTT, menurut Angelo, pemerintah kabupaten juga bisa mulai berani untuk membuat terobosan seperti ini sehingga pinjaman daerah di NTT ke depannya tidak hanya Rp 900 miliar. Bahkan bisa melebihi jumlah pinjaman kalau semua Pemkab juga ikut ambil bagian dalam melakukan pinjaman demi percepatan pembangunan di daerah.
Lebih lanjut, Angelo juga mengingatkan agar pemanfaatan dana pinjaman daerah harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan digunakan secara benar demi kemakmuran masyarakat daerah.
"Tentu keuangan ini harus digunakan secara benar agar kemakmuran masyarakat daerah benar-benar dirasakan,” katanya.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich