Seorang senator Australia David Leyonhjelm berulang kali memberikan suara mendukung tambang batu bara Adani dan kini diketahui ternyata dia memiliki surat obligasi perusahaan itu.
Suara senator lintas fraksi ini sangat krusial dalam komposisi Senat Australia yang tidak didominasi fraksi pemerintah.
BACA JUGA: Beras Semakin Kehilangan Nutrisinya di Masa Depan
Saat ini tidak ada hukum atau peraturan yang mengatur bagaimana anggota parlemen biasa harus berperilaku ketika dihadapkan pada konflik kepentingan.
Kampanye bagi dibentuknya kode etik yang mengatur agar anggota parlemen tidak boleh memberikan suara jika dia memiliki kepentingan pribadi, telah berlangsung lima dekade.
BACA JUGA: Tony Abbot Serukan Pembebasan James Ricketson dari Penjara Kamboja
Upaya pembentukan komisi pemberantasan korupsi tingkat nasional di Australia berjalan lamban.
Jaksa Agung Christian Porter menyatakan banyak upaya diperlukan sebelum Pemerintah mengikuti langkah oposisi Partai Buruh untuk pembentukan komisi tersebut.
BACA JUGA: Uskup Agung Adelaide Menolak Mengundurkan Diri
"Pendekatan Partai Buruh yaitu mengumumkan pembentukan sebuah badan, namun sama sekali merinci bagaimana hal itu akan berjalan," kata Porter hari Rabu.Sejak 2016
Pada bulan September 2016, Senator David Leyonhjelm berusaha mengungkapkan bahwa dia seorang investor obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan terminal batubara Adani di Abbot Point melalui "perusahaan investasi" Amavid Pty Ltd.
Perusahaan terminal pelabuhan itu merupakan entitas dalam Grup Adani yang, melalui yayasan, memegang sewa 99 tahun dari Pemerintah Queensland. Lokasinya terletak di dekat cadangan batubara. Adani's tax haven ties
Previously unknown tax haven ties for Adani Group's Australian operations are uncovered by Four Corners.
Sejak itu Senator Leyonhjelm memvoting berbagai upaya Partai Hijau mengkritik Adani, dan juga membuat pernyataan publik terkait dengan pelabuhan atau tambang Adani.
Senator dari Partai Demokrat Liberal ini kepada Sky News April tahun lalu mengatakan meskipun "dia tidak suka" Pemerintah memberikan pinjaman kepada Adani untuk tambang Carmichael, namun dia terbuka dalam mendukung jalur kereta api "yang berpotensi digunakan operator lainnya".
Jalur kereta api yang dimaksud direncanakan menghubungkan sebagian pelabuhan Abbot Point ke Carmichael dan tambang batu bara lain di dekatnya.
Senator pembela kebebasan berbicara ini juga menyampaikan keluhan terhadap aktivis lingkungan yang menyerang Adani.
Senator Leyonhjelm menolak menjawab pertanyaan ABC, termasuk mengapa dia membeli obligasi perusahaan itu, berapa nilai investasinya, dan apakah melihat tindakannya sebagai konflik kepentingan.Tidak diharuskan abstain
Berbeda dengan wakil rakyat lainnya seperti councillor di tingkat pemerintahan kota, hingga kini tidak ada aturan bagaimana anggota parlemen biasa harus berperilaku ketika menghadapi potensi konflik kepentingan.
Kode etik councillor di negara bagian Senator Leyonhjelm di New South Wales misalnya, mengharuskan para wakil rakyat tingkat lokal itu tidak hadir dalam voting ketika muncul konflik kepentingan.
John Wanna, profesor administrasi publik dan pemerintah di Universitas ANU, mengatakan absennya peraturan di tingkat federal mencerminkan asumsi historis mengenai apa yang dilakukan anggota parlemen Persemakmuran.
"Asumsinya yaitu bahwa hanya sedikit anggota biasa parlemen federal yang bersentuhan dengan dana publik, membuat keputusan tentang properti, atau menghadapi godaan seperti para anggota parlemen negara bagian dan lokal," katanya.
"Pemerintah lokal membuat keputusan komersial penting hampir setiap harinya, jadi harus ada prosedur ketat," katanya.
Seperangkat aturan untuk menteri-menteri federal (yang juga merupakan anggota parlemen) mencakup apa yang harus dan yang tak boleh dilakukan para menteri. Termasuk kewajiban khusus "mengatur cara untuk menghindari konflik kepentingan yang timbul dari investasi mereka".
Aturan ini diperbarui ketika Perdana Menteri Malcolm Turnbull melarang terjadinya hubungan seksual antara seorang menteri dan stafnya.
Hanya menteri-menteri yang dicakup oleh aturan ini, meskipun para senator biasa dari lintas fraksi kini suaranya semakin berpengaruh.
Suara dari senator lintas fraksi seperti Pauline Hanson, Nick Xenophon dan Tim Storer terbukti menentukan lolos tidaknya UU yang diajukan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Photo: Senator David Leyonhjelm terpilih tahun 2013. Dia harus bersaing kembali dalam Pemilu Senat mendatang. (ABC News/Matt Roberts)
Komisi anti korupsi tingkat nasional
Profesor Wanna mengatakan Komisi Independen Anti Korupsi (ICAC) tingkat nasional "dapat membereskan masalah konflik kepentingan" di parlemen federal, atau bahkan menyelidiki adanya pelanggaran.
Pemimpin Oposisi Bill Shorten pada Januari lalu mengumumkan partainya akan membentuk komisi integritas tingkat federal jika memenangkan Pemilu mendatang.
Namun Jaksa Agung Christian Porter menyurati oposisi dan mengatakan bahwa komisi semacam itu "mungkin bukan pilihan paling efektif atau efisien".
Dalam komentarnya kepada ABC, Porter berpendapat bahwa memperdebatkan suatau kebijakan secara setengah-setengah mungkin merupakan hal terburuk.
"Tercatat bahwa dari 20 negara peringkat tertinggi dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparency International, hanya Singapura (peringkat keenam) dan Hong Kong (peringkat 13 bersama Australia) yang memiliki komisi antikorupsi tingkat nasional," katanya.
Mosi yang diajukan anggota parlemen Rob Oakeshott tahun 2012 yang mengatur rancangan kode etik berhasil lolos di DPR berkat dukungan Partai Buruh di bawah Pemerintahan Julia Gillard.
Upaya itu terhenti beberapa tahun terakhir hingga Februari lalu, ketika anggota parlemen independen Cathy McGowan mengajukan kembali draft lama.
Desakan pembentukan kode perilaku bagi anggota parlemen dimulai sejak tahun 1970-an, ketika sebuah Komite Bersama saat itu memandang perlunya kode etik yang tepat dan bermakna.Registrasi yang tidak terbaca Photo: Registrasi harta kekayaan Senator Leyonhjelm sebelum dan sesudah halaman registrasi itu diganti. (Supplied: Senate Register of Interests/ABC News)
Semua senator Australia diharuskan untuk mengungkapkan kepemilikan saham, real estat, utang, obligasi dan potensi konflik lainnya pada laporan harta kekayaan mereka.
Namun, aturan mengenai registrasi ini tidak begitu jelas terkait berapa banyak informasi yang harus dilaporkan mengenai kendaraan investasi, atau seberapa jelas informasi itu.
Dalam laporannya setelah Pemilu 2016, Senator Leyonhjelm memasukkan daftar kepemilikan investasi Amavid namun lembaran halamannya tidak terbaca.
Keterbacaan halaman itu kemudian diperbaiki setelah adanya permintaan dari proyek jurnalisme komunitas yang dikenal sebagai 'Burn The Register' untuk menjadikan registrasi harta kekayaan politisi dapat dicari.
Investasi di pelabuhan batubara Abbot Point barulah terungkap ketika laporan harta kekayaan Senator Leyonhjelm diperbarui dengan pemindaian kualitas yang lebih baik awal tahun ini.
Sebagai catatan, penulis laporan ini Jackson Gothe-Snape terlibat dengan proyek Burn The Register tersebut.
Diterbitkan oleh Farid M. Ibrahim dari artikel berbahasa Inggris di sini.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tempat Wisata Satwa di Bali Tak Penuhi Standar
