jpnn.com, JAKARTA - Senator atau Anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Filep Wamafma merespons pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman yang ingin merangkul Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).
Menurut Filep, banyak pihak menyebut pernyataan Jenderal Dudung tidak sejalan dengan tugas TNI sebagai garda terdepan dalam membela dan mempertahankan NKRI. Apa lagi, banyak pihak yang menilai KKB telah menyebabkan kekacauan dan menimbulkan sejumlah korban. Tak menampik juga bahwa KKB melakukan manuvernya secara kejam.
BACA JUGA: Jenderal Dudung Siap Mengerahkan Seluruh Prajurit, Ada yang Langsung Bereaksi
Sebelumnya, Jenderal Dudung mengingatkan prajuritnya jangan sedikit pun berpikir untuk membunuh.
“Kalian harus sayang masyarakat. Kalian harus tunjukkan rasa sayang kepada masyarakat Papua. Kamu harus baik pada masyarakat Papua, jangan menyakiti hati mereka,” tegas KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman di Markas Batalion Raider 754/ENK20/3 Kostrad, di Timika, Papua, Selasa (23/11).
BACA JUGA: Perintah Jenderal Dudung, Prajurit TNI Harus Melindugi Masyarakat Papua dari Intimidasi KKBÂ
Terkait pernyataan Jenderal Dudung, senator Filep Wamafma menyatakan mendukungan pernyataan ornag nomor satu di TNI AD itu.
“Kami dukung semua langkah demi keselamatan warga sipil. Bila perlu, tidak ada baku tembak sama sekali lagi. Sesuai aspirasi masyarakat, perlu evaluasi penempatan pasukan perang di wilayah konflik,” ujar Senator Filep, Jumat (26/11).
BACA JUGA: Bunda Itet Sambangi Universitas Lampung, Mahasiswa Bersiap, Simak
Doktor lulusan Unhas ini menyebut konsep penyelesaian GAM Aceh dan Negara RI dapat diadopopsi sebagai petunjuk atau metodologi untuk menyelesaikan persoalan Papua. Namun, kata Filep, pihak TNI juga harus memahami secara detail akar masalah sesungguhnya yaitu sejarah integrasi, Pepera, Pelanggaran HAM dalam semua aspek dan diskriminasi rasial yang masih terjadi.
Dia menekankan kepada institusi TNI dan Polri akan pentingnya membangun kepercayaan kepada masyarakat. Hal itu didasari atas tindakan di masa lalu (seperti tertembaknya warga sipil, tokoh adat, tokoh agama) namun tidak dilakukan penyelesaian.
Filef menekankan untuk membangun kepercayaan masyarakat atas tindakan pada masa Daerah Operasi militer, hingga saat ini sejumlah kasuh pelanggaran HAM terhadap warga sipil maupun tokoh adat, agama, politik, mahasiswa/i di tanah Papua.
“Apakah Panglima TNI mampu menyelesaikan hal itu? Jika hanya suatu pernyataan tanpa komitmen untuk melaksanakannya maka pernyataan Panglima sia-sia belaka. Saya yakin niat baik ini perlu didukung oleh semua pihak,” kata Filep.
Filep mengingatkan kasus kematian tokoh adat yang juga adalah tokoh bangsa Papua, Theys Eluay dan tokoh-tokoh lainnya. Oleh sebab itu, komitmen panglima wajib dilaksanakan.
Menurut Filep, selain panglima, komitmen panglima tertinggi yaitu Presiden yang dalam berbagai kesempatan, baik saat kampanye maupun menjadi Presiden saat ini harus dilaksanaka
“Baru dari aspek pembangunan ifrastruktur yang dilakukan, sedangkan aspek pelanggaran HAM belum tersentuh. Padahal itulah akar persoalan sesungguhnya,” ujar Filep Wamafma.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Friederich