jpnn.com, JAKARTA - Senator atau anggota DPD RI dari Provinsi Papua Barat Dr. Filep Wamafma berharap pemerintah dan aparat keamanan terus meningkatkan upaya deteksi dini terhadap potensi-potensi kekerasan yang mengakibatkan gangguan dan ancaman kamtibmas di masyarakat.
Pemerintah dalam hal ini Kemendagri dan Kemenko Polhukam bersama Mabes TNI, Mabes Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) diharap melakukan evaluasi total atas kekerasan dan kekacauan yang terjadi di sejumlah daerah demi memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
BACA JUGA: Gus Muhaimin Menitikkan Air Mata Dicurhati Penyintas Kekerasan Seksual
“Saya harapkan pemerintah pusat khususnya Menteri Dalam Negeri dan jajarannya, Kapolri, Panglima TNI dan jajarannya, Badan Intelijen Negara, Menko Polhukam dan jajarannya dan khususnya Kapolda Papua Barat dan jajarannya mampu untuk mendeteksi dini terhadap indikasi-indikasi gangguan keamanan, konflik atas nama SARA. Ini sangat penting agar tidak ada lagi kejadian seperti yang terjadi saat ini di Provinsi Papua Barat,” ujar Filep Wamafma, Kamis (27/1/2022).
Filep Wamafma sangat menyesalkan kejadian-kejadian kekerasan terlebih atas nama kelompok maupun golongan tertentu di daerah yang di antaranya terjadi di Kota Sorong, Papua Barat dan Maluku.
BACA JUGA: 3 Prajurit TNI Tewas di Tangan KKB, 1 Personel Kritis
Menurut Filip, hal ini membuktikan masih lemahnya sistem keamanan dalam negeri yang selama ini dikomandoi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Intelijen Negara.
“Menurut saya peristiwa ini seharusnya bisa dikendalikan dan diatasi oleh institusi-institusi di daerah. Kejadian ini menunjukkan bahwa perlu ada evaluasi total terhadap kinerja kepolisian baik kepolisian di daerah maupun di markas besar Kepolisian,” ujar Filep.
BACA JUGA: Senator Filep Uraikan 5 Intisari Pasal Pemekaran UU Otsus Papua
Menurut Filep, Badan Intelijen Negara yang tidak bisa mengidentifikasi sejak dini potensi-potensi konflik SARA.
“Sesungguhnya pelajaran besar kita semua pernah terjadi peristiwa seperti ini yang sangat merusak tatanan hidup berbangsa dan bernegara, juga membuat terjadinya gangguan keamanan yang membuat hidup warga negara terganggu dan rugi materi maupun nyawa,” jelas Filep.
Menurut Wakil Ketua I Komite I DPD RI ini, tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis di bawah nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus selalu dipelihara dengan mewujudkan kerukunan antar warga di seluruh pelosok nusantara termasuk di Papua. Oleh karena itu, upaya percepatan kesejahteraan Papua dan Papua Barat terlaksana dengan baik.
“Apa artinya percepatan pembangunan infrastruktur digenjot untuk dituntaskan sementara tatanan hidup berbangsa dan bernegara, kualitas atau kerukunan hidup beragama, kerukunan hidup adat budaya ini tidak dirawat dengan baik. Maka, akan mencoreng wibawa negara, ideologi negara Pancasila juga Bhinneka Tunggal Ika ini menjadi dipertanyakan kaitan dengan masa depannya apabila kehidupan bernegara berbangsa ini tidak segera disikapi oleh pemerintah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Filep menekankan situasi kamtibmas di daerah sudah seharusnya diperhatikan dengan serius oleh pemerintah terlebih menjelang momentum Pemilu.
Dia mengingatkan agar efek-efek politik nasional tidak berimplikasi terhadap kondisi di daerah.
“Hari ini beredar sejumlah aksi terhadap kelompok maupun ras yang hampir merata atas nama agama, suku, kepercayaan ini kan hampir merata di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini seharusnya menjadi titik fokus pemerintah Presiden Jokowi dan penegakan hukum Mabes TNI dan Polri untuk menyikapi situasi ini,” tambahnya.
Filep juga mendukung penegakan hukum yang tegas kepada siapapun atau organisasi masyarakat apapun yang dibentuk hanya dengan tujuan untuk mengacaukan situasi dan kondisi di daerah.
Menurutnya, apabila ormas-ormas yang dibentuk kemudian ujungnya adalah menyebabkan gangguan keamanan dan menciptakan kerusuhan di daerah maka organisasi ini harus dibubarkan dan para pelaku pelaku harus dihukum untuk memberikan efek jera.
“Bagi mereka yang melakukan tindakan pidana ini, hukum harus ditegakkan dan kepada semua tokoh masyarakat atau tokoh adat yang ada di provinsi Papua Barat untuk bersinergi dalam meredakan situasi sehingga tidak menciptakan sesuatu yang tidak diharapkan di Provinsi Papua Barat yang kita cintai,” ujarnya.
“Saya berharap Kapolda Papua Barat beserta jajaran untuk segera melakukan langkah-langkah konkrit untuk meredakan situasi konflik atas nama SARA. Ini sangat penting sebelum sesama anak bangsa ini kemudian saling menjadi korban,” terangnya.
Dalam kesempatan yang sama, Senator Papua Barat ini juga menyampaikan duka cita mendalam kepada para keluarga pekerja di tempat karaoke yang menjadi korban. Ia berharap keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan serta para korban dapat diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa.(fri/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Friederich