jpnn.com - JAKARTA - Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Akhmad Muqowam mengkritik proses penetapan dana transfer untuk daerah-daerah.
"Mestinya proses dana transfer ke daerah itu melalui pembahasan bersama Komisi II DPR dan Komite I DPD. Yang terjadi selama ini diputus hanya Badan Anggaran DPR," kata Akhmad Muqowam, di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (5/11).
BACA JUGA: Polri Usut Dugaan Korupsi Bandara Juwata
Prosesnya, lanjut Moqowan, semakin tidak transparan karena semua kepala daerah bisa saja mendatangi Banggar. "Jadi hanya Banggar dan kepala daerah saja yang menetapkan. Kementerian Keuangan dalam posisi mencairkan," ungkap poltisi PPP itu.
Dia juga mempertanyakan kebijakan Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan berbagai kartu dengan dalih menolong rakyat miskin.
"Saya ragukan efektifitas kartu-kartu Jokowi sebagai alat untuk memperbaiki kemandirian rakyat," tegas senator dari Provinsi Jawa Tengah itu.
BACA JUGA: Polri Telusuri Dugaan Teroris Tertembak di Poso
Kartu-kartu Presiden Jokowi itu hanya mengulangi kegagalan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan lainnya di masa lalu. "Kalau mau membangun kemandirian rakyat, siapkan lapangan kerja," sarannya. (fas/jpnn)
BACA JUGA: Tiga Menteri Laporkan Harta Kekayaan ke KPK
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fadli Zon Anggap Jokowi Lelet Tunjuk Jaksa Agung Baru
Redaktur : Tim Redaksi