jpnn.com - JAKARTA - Senator asal DKI Jakarta, Abdul Aziz Khafia menyarankan agar Pilkada untuk Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta ditiadakan sebagai bentuk hukuman Negara bagi partai politik yang tidak mengusulkan pasangan calon di Pilkada serentak tahun 2015.
"Dalam Pilkada serentak 2015 ini ada 7 daerah yang hanya memiliki satu pasang calon Pilkada. Akibatnya Pilkada di 7 daerah dimaksud digeser ke Pilkada serentak tahun 2017. Sebagai hukuman, saya mengusulkan Pilkada DKI Jakarta ditiadakan sebagai hukuman Negara bagi partai politik yang gagal menyiapkan kadernya," kata Abdul Aziz Khafia, dalam Dialog Kenegaraan, "Polemik Pilkada Serentak", di Gedung DPD, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (5/8).
BACA JUGA: KPU Bisa Cuekin Rekomendasi Bawaslu
Selain sebagai hukuman lanjutnya, alasan Negara meniadakan Pilkada karena DKI Jakarta adalah Ibukota Negara. "Jadi Negara menyerahkan ke Presiden untuk menunjuk siapa yang paling pantas jadi Gubernur DKI Jakarta dan gubernurnya selevel dengan menteri," saran anggota Komite I DPD RI ini.
Kalau hal tersebut jadi kenyataan, Khafia yakin warga DKI Jakarta tidak akan marah karena ada indikasi warga sudah mulai muak juga dengan partai politik yang tidak menjalankan fungsinya sebagai wahana pencetak kader bangsa.
BACA JUGA: Rekom Perpanjangan Balon Kada Bukan Kewenangan Bawaslu
"Saya melihat, warga DKI Jakarta sebetulnya sudah cukup dewasa dan bisa menerima Pilkada DKI Jakarta ditiadakan sebagai bentuk hukuman Negara terhadap partai politik. "Yang tidak siap itu justru elit partai politik," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Pengusung Pilkada Serentak Harus Bertanggung Jawab
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Lebih Baik Revisi UU Pilkada, Ketimbang Terbitkan Perppu
Redaktur : Tim Redaksi