Senjang, Tunjangan Eselon I Antardaerah

Kamis, 22 Juli 2010 – 23:04 WIB

JAKARTA -- Mendagri Gamawan Fauzi mengeluhkan mengenai tingginya kesenjangan tunjangan pejabat eselon I antara daerah satu dengan daerah lainnyaAda daerah yang tergolong kaya, seperti DKI Jakarta, tunjangan eselon I mencapai Rp50 juta

BACA JUGA: Soal Wako Tomohon, KPK Tak Mau Tahu Jadwal Pilkada

Di Provinsi Banten, tunjangan eselon I juga mencapai puluhan juga rupiah
Contoh lain, seperti Kalimantan Timur, tunjangan pejabat eselon I sebesar Rp30 juta, eselon II Rp10 juta, dan eselon III sebesar Rp3,6 juta.

Besaran tunjangan di daerah kaya seperti Kaltim dan DKI Jakarta itu, berbeda jauh dengan tunjangan pejabat eselon I di sejumlah provinsi yang tidak kaya

BACA JUGA: Tergiur Dolar AS, Ratusan TKI Tertipu

"Ada yang hanya Rp5 juta, bahkan ada yang cuman Rp1,2 juta," ujar Gamawan saat memberikan materi pada seminar nasional bertema "Optimalisasi Pelayanan Publik Melalui Reformasi Birokrasi" di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (22/7).

Dia mengatakan, tunjangan pejabat eselon I yang mencapai Rp50 juta itu berarti besarnya 2,5 kali lipat dari gaji menteri
Tunjangan pegawai setingkat staf di daerah kaya yang mampu memberikan tunjangan eselon I hingga puluhan juta itu, bisa lebih besar dibanding tunjangan pejabat eselon I di daerah miskin

BACA JUGA: Hasil Seleksi Calon Anggota KPAI Dipersoalkan

Perbedaan besaran tunjangan ini akan mengagetkan bagi pejabat atau pegawai yang dimutasi ke daerah lain.

Dia katakan, ada indikasi besarnya tunjangan yang diberikan kepada pejabat dan pegawai di suatu daerah, ternyata tidak berbanding lurus dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakatNamun, untuk memastikan hal ini, perlu kajian khusus.

Menurutnya, besaran tunjangan yang diberikan itu terkait erat dengan besarnya pengeluaran APBD untuk sektor belanja pegawaiDikatakan, jika dirata-rata, pengeluaran untuk pegawai mencapai 42 persen dari APBD untuk tingkat provinsiUntuk tingkat provinsi ini, persentasenya pun bervariasi antar daerah satu dengan daerah lainnya, sesuai dengan jumlah PNS-nyaBagaimana untuk tingkat kabupaten/kota? Gamawan mengatakan, pihaknya akan segera mnginventarisir data tersebut"Yang kita kumpulkan baru data untuk provinsi," pungkasnya(sam/ara/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... 4 Tahun WTP, MK Ditantang Umumkan LK ke Media


Redaktur : Tim Redaksi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler