JAKARTA—Wacana yang digulirkan Kemdiknas untuk melakukan sentralisasi guru, dinilai akan sulit direalisasikanDi era kebijakan otonomi daerah, urusan pendidikan sudah didesentralisasi menjadi kewenangan daerah.
“Rencana sentralisasi guru ini agak sulit, kan ada UU Otda (UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemda, red)
BACA JUGA: Hindarkan Politisasi, Biarkan Guru Bebas Berorganisasi
Ini benar-benar harus dipikirkan mana yang diotonomikan dan mana yang tidak. Misalnya, guru yang akan disentralisasi, yang mana pengaturan mutasi dan Kepsek ditentukan oleh pusatMahyudin mengatakan, jika wacana sentralisasi guru berbenturan dengan kebijakan otonomi daerah, maka rencana ini juga harus dibicarakan bersama dengan mendagri
BACA JUGA: Pengurusnya Birokrat, PGRI Dinilai Salahi Aturan
Tujuannya, mumpung saat ini sedang ada pembahasan revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 itu, masalah kewenangan manajemen guru bisa disesuaikan dengan rencana sentralisasi kalangan pendidik itu.“Ini harus dibahas bersama-sama dan jika terpaksa diterapkan, maka harus melakukan perubahan undang-undang otda
BACA JUGA: Daftar Ulang di USU 9 Juli
Kita akan menentukan pos-pos mana saja yang bisa disentralisasikan," ujar Mahyudin.Dia juga menolak jika ada politisasi guru, seperti misalnya menjadi anggota tim sukses pasangan calon di pemilukadaDikatakan, seorang guru tidak boleh larut dalam hiruk-pikuk politik, karena guru harus tenang melakukan transfer ilmu dan fokus untuk membimbing anak belajar(cha/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Fokus Kembangkan Tiga Prodi
Redaktur : Tim Redaksi