Warga Australia yang masih berada di luar negeri mungkin harus menunggu sedikit lama untuk bisa kembali di tengah pandemi COVID-19.

Alasannya karena pejabat Bendahara, atau Treasurer di negara bagian New South Wales mengusulkan perubahan aturan soal kedatangan internasional.

BACA JUGA: Kelompok HAM Khawatir Perusahaan Australia Memproduksi Senjata di Arab

Dalam usulannya, Dom Perrottet ingin mahasiswa internasional lebih diprioritaskan dari warga Australia, dengan alasan untuk menjaga stabilitas perekonomian Australia.

Sektor pendidikan mahasiswa internasional merupakan ekspor terbesar keempat, bahkan menurut Dom, melebihi sektor pariwisata di New South Wales yang beribukota Sydney.

BACA JUGA: Hidangan Laut Mana yang Mengandung Mikroplastik dan Apakah Berbahaya?

"Kami memahami mengapa perlu memulangkan warga Australia terlebih dahulu," ujar Dom. Bendahara NSW Dom Perrottet mengatakan tidak adanya tindakan yang cepat dapat merugikan sektor pendidikan Australia "hingga puluhan tahun ke depan".

AAP: Paul Miller

BACA JUGA: Curahan Hati Ratu Elizabeth Setelah Mendengar Tuduhan Rasisme dari Meghan dan Harry

"Namun ada juga warga di sini yang bergantung pada ekspor di bidang pendidikan untuk menafkahi keluarga mereka dan bertahan hidup," ujarnya kepada ABC.

Tercatat masih ada lebih dari 39.000 warga Australia yang masih terdampar di negara lain.

Adanya pembatasan jumlah kedatangan dari luar negeri setiap pekannya membuat proses pemulangan warga Australia menjadi lambat.

Dom mengaku ada risiko dari usulan perubahan aturan ini, tapi ia ingin mengubah daftar siapa saja yang berhak untuk mendapat kursi dalam penerbangan menuju Sydney.

"Kami pikir masuk akal untuk menyediakan beberapa kursi untuk mahasiswa internasional," ujarnya.

New South Wales telah menerima 3.000 warga Australia dari luar negeri setiap pekannya, sementara Victoria telah membatalkan penerbangan internasional, dan Queensland menerima sekitar 1.000 orang. Takut mahasiswa asing beralih ke negara lain

Kepala Universities Australia, Deborah Terry telah mengungkapkan kekhawatirannya jika mahasiswa akan mencari negara lain bila tidak dapat masuk ke Australia.

"Kami sadar soal [negara] tujuan lain, tujuan yang lebih menarik bagi mahasiswa internasional sudah mulai dibuka kembali," ujarnya.

Ia menambahkan, usaha untuk mengembalikan mahasiswa internasional ke Australia juga harus benar-benar dipikirkan.

"Jika ini tidak terjadi, ada risiko jika program vaksinasi di dunia berjalan dengan baik, tujuan studi lainnya menjadi lebih menarik bagi mahasiswa internasional," katanya. Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan sektor pendidikan internasional perlu mengatur "sistem karantina dan penerbangannya sendiri".

AAP: Dean Lewins

Dom juga menggambarkan kemungkinan yang disebutnya lebih mengerikan.

"Jika kita tidak bergerak sekarang dan berusaha untuk memulihkan kembali sektor ini ... saya pikir ini akan menimbulkan dampak signifikan pada ekspor pendidikan kita hingga puluhan tahun ke depan," ungkapnya. 'Menjadi tanggung jawab universitas dan negara bagian', kata Perdana Menteri

Sementara itu Pemerintah Australia mengatakan prioritasnya adalah untuk memulangkan warga Australia terlebih dahulu.

Kedatangan mahasiswa internasional akan diizinkan setelah target jumlah pemulangan warga Australia terpenuhi.

Perdana Menteri Scott Morrison mengingatkan kembali seharusnya menjadi tanggung jawab universitas, negara bagian dan teritori untuk memikirkan rencana pemulangan mahasiswa internasional.

"Kami selalu ingin untuk bekerja sama dengan industri pendidikan internasional, universitas besar dan lainnya untuk mewujudkan hal ini," katanya.

Beberapa universitas telah merencanakan program ini selama berbulan-bulan, namun selalu gagal mencapai tahap akhir karena masalah karantina hotel.

Sejauh ini hanya Australia Utara yang berhasil melalui tahap tersebut, karena telah menerbangkan 63 mahasiswa internasional November lalu.

Sementara itu, Queensland telah menyumbangkan ide untuk mendirikan fasilitas karantina regional yang akan memungkinkan lebih banyak orang untuk terbang ke Australia.

Alison Frame dari Departemen Perdana Menteri dan Kabinet mengonfirmasi usulan ini masih dipertimbangkan dan telah mengirim pesan kepada pemerintah Queensland untuk menuliskan pedoman agar proposal ini bisa disetujui.

Diproduksi dan dirangkum oleh Natasya Salim dari artikel dalam bahasa Inggris yang bisa dibaca di sini

Ikuti berita seputar pandemi Australia dan lainnya di ABC Indonesia

BACA ARTIKEL LAINNYA... Tiga Tenaga Kesehatan Tulungagung Positif COVID-19 Usai Vaksinasi