BACA JUGA: Massa Memaksa Pekerja Libur
Namun hingga akhir November ini, angaran baru terserap sekitar Rp 2,3 triliun.Kepala Sub Bagian Keuangan Pemkab Kukar, Taufik mengatakan bahwa baru sekitar setengah dari APBD Kukar 2011 mecapai Rp 4,7 triliun yang bisa terserap
BACA JUGA: 11 Pos Polantas Dilaporkan Rusak
Seharusnya Oktober APBD sudah terserap sekira Rp 3,2 triliun, tapi ini baru separuhnya," ungkapnya ketika ditemui Kaltim Post (JPNN Grup).Dia menjelaskan, hampir seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kukar tidak memenuhi Rencana Target Anggaran (RKA)
BACA JUGA: Demi Harta, Ayah Kandung Dipolisikan
"Dua instansi ini biasanya banyak sisa anggarannyaJadi, terjadi silfa (sisa lebih penggunaan anggaran)," ucapnya.Sisa lebih anggaran itu tak terpakai pada berbagai proyek fisik dan nonfisik"Disdik, proyek fisiknya juga banyakJadi fisik tak hanya di Dinas PU," terangnya.
Namun, menurut dia, untuk menyerap APBD masih ada waktu hingga Desember"Kami masih berupaya menyerap dana APBD semaksimal mungkinDari proyek fisik hingga pengadaan untuk menghidari tingginya silpa," imbuhnya.
Pertengahan Desember, semua proyek di Kukar harus distop"Pada tanggal 15 November semua proyek wajib dihentikan, supaya tak membludak akhir tahun surat pertangungjawaban (SPj) yang disampaikan masing-masing instansi," jelasnya.
Di lain hal, yang membuatnya heran banyak kalangan menyebut anggaran untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) terbesarPadahal tidak, karena dari bagian keuangan melayani gaji pokok PNS hingga bupati"APBD belanja PNS seolah-olah banyak, padahal tidakYang banyak itu untuk biaya pelatihan," tuturnya.
Ditanya soal penyaluran bantuan sosial (bansos), dia menyebut organisasi tak lagi diberi bansosKeculi ada oranisasi cabang hingga pusat yang terdaftar"Seperti Komite Pemuda Nasional Indonesia (KNPI) tetap mendapat bansos, karena organisasi ini terdaftar dari kabupaten, provinsi, hingga pusat," jelasnya.
Sementara Wakil Ketua DPRD Kukar, Baharuddin Demu mengatakan, tak terserap anggaran bukan saja di anggaran belanja lansung, termasuk proyek-proyek fisikNamun sampai Dana Alokasi Khusus (DAK)Misalnya, untuk rehab sekolah yang tak bisa dilaksanakan Disdik"Tak terserapnya anggaran otomatis silpa jadi bertambah tinggiHal ini sangat merugikan kepentingan masyarakat umum, berupa tersendatnya pertumbuhan ekonomi," papar ketua Fraksi PAN ini.
Sebaliknya, kata dia, masalah ini mengundang pertanyaan, apakah pelaksana anggaran itu bisa kerja atau tidak dalam melayani publik" Kalau memang bekerja dengan baik, tak sampai separuh anggaran yang tak terserap. (adw/kri/fuz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sejarahwan: Klaim Jambi Miliki Pulau Berhala Tak Didukung Validitas Historis
Redaktur : Tim Redaksi