jpnn.com - JAKARTA – Beragam cara dilakukan Partai Golkar untuk mencegah politik uang pada pemilihan ketua umum dalam musyawarah nasional, April 2016. Di antaranya ialah melibatkan KPK, Polri, TNI, PPATK, aktivis hingga budayawan.
Selain itu, munas juga akan menerapkan aturan berbeda tentang calon yang diusung menjadi ketum. Biasanya, calon harus mendapatkan 30 persen dukungan secara tertulis dari DPD I dan II untuk maju.
BACA JUGA: Kalau Perlu, Pemilik Suara Munas Golkar Tinggal di Rumah Penduduk
Namun, tata tertib itu akan dihapus dalam munas nanti. “Itu menjadi media transaksional,” tegas fungsionaris DPP Golkar Ahmad Dolly Kurnia di Jakarta, Minggu (28/2).
Dia mengklaim, hampir semua pengurus di DPP setuju jika syarat dukungan 30 persen secara tertulis itu dihapus. Semua tahapan, baik saat masih bakal calon, menjadi calon, kemudian pemilihan ketum harus dilaksanakan di dalam bilik suara dan menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia.
BACA JUGA: Pengamat: Kalau Aklamasi, Golkar Selesai!
“Tanpa ada tekanan, intimidasi kekuasaan,” katanya.
Bahkan, terbuka kemungkinan munas nanti akan dilakukan dalam tiga tahap. Dia menilai, politik uang bakal berkurang jika calon semakin banyak.
BACA JUGA: Dolly Berharap Golkar tak Lagi Berlabel Partai Pengusaha
“Jadi, berkembang wacana satu pemegang suara bisa calonkan tiga orang. Dengan banyak calon dan tahapan, orang berduit akan pusing kepalanya. Dia akan banyak biaya akan keluar. Nah, ini mungkin mengurangi politik uang,” papar Dolly. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ini Nama-nama yang Siap Bertarung di 2017
Redaktur : Tim Redaksi