jpnn.com, JAKARTA - Pengamat Politik Wempy Hadir menilai wacana perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode demi kepentingan politik tertentu.
Wacana tersebut sengaja diembuskan untuk kepentingan pragmatis sejumlah elite.
BACA JUGA: DKPP Berhentikan Ketua KIP Aceh Tengah, Kasusnya Soal Begituan
Mereka diprediksi orang-orang yang mendapat keuntungan selama Presiden Joko Widodo terus menjabat.
"Ada permainan elite politik. Saya kira orientasinya kekuasaan, bukan membangun bangsa dan negara,” ujar Wempy dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (23/6).
BACA JUGA: Wahai Rakyat Indonesia, Tolong Perhatikan Permintaan Presiden Jokowi ini
Menurut Wempy, alasan yang turut mengiringi munculnya wacana itu ada dua.
Yaitu, kondisi darurat akibat pandemi COVID-19 dan polarisasi atau perpecahan masyarakat akibat pemilihan presiden 2024.
BACA JUGA: Penyelenggara Pemilu ini Begituan dengan 3 Wanita Bawahannya, Dilaporkan Istri, Dipecat!
Namun, dua alasan itu, yang kerap disampaikan di hadapan publik, bukan motif yang mendorong sekelompok orang memunculkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Pasalnya, ada orang-orang di lingkaran dekat penguasa yang berkepentingan mempertahankan kekuasaan dan posisinya selama Joko Widodo menjabat sebagai presiden, kata Wempy.
“Mereka mendesain ini seperti jadi hegemoni, karena dampak kekuasaan itu ada tiga, yaitu akumulasi ekonomi atau harta, kekuatan politik, dan dampak sosial,” terang Wempy.
Keinginan untuk mendapatkan tiga keuntungan itu menjadikan sekelompok orang mengerahkan segala cara memunculkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden sampai tiga periode, meskipun itu melanggar konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, ujar Wempy Hadir.
Wempy kemudian meminta Presiden Joko Widodo waspada dan tidak tergoda dengan wacana tersebut.
Karena kekuatan koalisi partai politik pendukung presiden saat ini cukup dominan di Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
“Ini skenario menjebak Presiden Jokowi dan mencetak sejarah kelam negeri ini,” tegas Wempy.
Dalam sesi diskusi yang sama, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus sependapat dengan Wempy.
Dia menyebut wacana itu dimunculkan oleh pihak-pihak yang ingin melanggengkan kekuasaannya.
“Dorongan utama yang memunculkan wacana ini adalah ketakutan, post-power syndrome. Orang-orang yang sudah memiliki kekuasaan takut kehilangan itu,” kata Lucius Karus.
Terkait wacana itu, beberapa politikus dan anggota dewan dalam beberapa hari terakhir menyatakan penolakannya.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah dalam sebuah acara peluncuran hasil survei akhir pekan lalu menegaskan pihaknya menolak gagasan masa jabatan presiden tiga periode.
"Gagasan tentang masa jabatan presiden ditambah menjadi tiga periode ini jelas jauh dari pandangan dan sikap politik PDI-P," kata Ahmad Basarah.
Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR RI Saleh Partaonan Daulay pada awal minggu ini mengatakan pihaknya menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode, karena bertentangan dengan amanat UUD 1945 dan amanat reformasi.
"Fraksi PAN menolak gagasan masa jabatan presiden tiga periode karena kami taat konstitusi. Konstitusi kita menyebutkan masa jabatan presiden adalah lima tahun dan bisa diperpanjang untuk satu periode," pungkas Saleh.(Antara/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang