jpnn.com, BANGKOK - Kerajaan Thailand biasanya tidak ikut campur tangan dalam politik. Namun, kali ini, Raja Maha Vajiralongkorn bersikap lain. Dia berkali-kali turun tangan yang diduga untuk membantu junta militer terus berkuasa.
Yang terbaru, dia mencabut tanda jasa kerajaan yang dianugerahkan kepada mantan PM Thaksin Shinawatra. Pencabutan itu dilakukan beberapa hari setelah Thaksin buka suara terkait dengan kecurangan pemilu di negaranya.
BACA JUGA: 180 Laporan Kecurangan Pemilu, Semua Menuduh Petahana
"Tindakan raja didasarkan atas putusan bersalah Thaksin dalam kasus korupsi pada 2008," bunyi dokumen yang diterbitkan Royal Gazette kemarin, Sabtu (30/3). Keputusan-keputusan raja biasanya dipaparkan lewat media tersebut.
BACA JUGA: Kabar Terbaru Pemilu Thailand yang Penuh Kecurangan
BACA JUGA: Raja Duda
Seperti diketahui, Thaksin saat ini melarikan diri ke luar negeri. Itu dianggap sebagai tindakan yang sangat tidak pantas.
Bukan kali ini saja raja turun tangan. Dia menyebut pencalonan diri saudarinya, Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Varnavadi, tidak valid.
BACA JUGA: Kabar Terbaru Pemilu Thailand yang Penuh Kecurangan
Ubolratana diusung Thai Raksa Chart Party. Itu adalah partai yang berafiliasi dengan PTP dan antijunta militer. Padahal, jika saja Ubolratana maju, junta militer dipastikan tumbang. Thai Raksa Chart Party akhirnya dibubarkan hanya beberapa pekan menjelang pemilu.
Sehari sebelum hari H pemungutan suara, raja juga berpesan kepada penduduk untuk memilih orang baik agar berkuasa serta mencegah orang jahat menciptakan kekacauan. Seruan tersebut dianggap menguntungkan junta militer yang menghentikan kekacauan dengan mengudeta pemerintah 2014 lalu.
Namun, banyak pengamat yang bilang bahwa pihak kerajaan juga tidak bisa berbuat banyak. Berhadapan dengan kekuatan militer tentu bukan pilihan kerajaan. (sha/c19/ano)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wow, Partai Pendatang Baru Langsung Duduki Ranking Ketiga
Redaktur & Reporter : Adil