Kabar Terbaru Pemilu Thailand yang Penuh Kecurangan

Sabtu, 30 Maret 2019 – 21:26 WIB
Grafiti bertuliskan "VOTE" muncul di Bangkok jelang pemilu pertama Thailand sejak junta militer mengambil alih kekuasaan pada 2014. Foto: Reuters

jpnn.com, BANGKOK - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Thailand memenuhi janjinya. Pada Kamis (28/3), mereka mengungkap hasil pemilu parlemen yang berlangsung Minggu (24/3). Atau sehari lebih cepat daripada jadwal yang mereka paparkan sebelumnya. Hasil itu sudah komplet 100 persen sesuai dengan tuntutan oposisi.

Hasilnya tidak terlalu berubah dari sebelumnya. Partai pendukung junta militer, Palang Pracharat Party, mendapat perolehan suara terbanyak. Yaitu, 8,4 juta suara. Posisi kedua diduduki Pheu Thai Party (PTP) dengan 7,9 juta suara.

BACA JUGA: Wow, Partai Pendatang Baru Langsung Duduki Ranking Ketiga

Angka kehadiran pemilih melonjak dari sebelumnya 65 persen menjadi hampir 75 persen. "Jumlah tersebut adalah hasil penghitungan penuh yang dilaporkan secara resmi oleh setiap konstituen," ujar Wakil Sekjen KPU Krit Urwongse sebagaimana dikutip Reuters.

Namun, suara terbesar tetap bukan jaminan menguasai kursi terbanyak di parlemen. Berdasar hasil kalkulasi Bloomberg, PTP bakal mendapat 137 kursi. Setelah itu, Palang Pracharat menyusul 119 kursi dan Future Forward Party dengan 88 kursi. Koalisi tujuh partai antijunta militer bisa mengumpulkan 258 kursi untuk sementara.

BACA JUGA: Cegah Militer Kembali Berkuasa, 7 Partai Oposisi Bersatu

Hasil yang diumumkan pada Kamis lalu hanyalah untuk 350 di antara 500 kursi. Sisanya, 150 kursi, akan dihitung KPU dengan rumus tertentu. Hasil resmi keseluruhan baru diungkap pada 9 Mei mendatang setelah upacara kenaikan takhta Raja Maha Vajiralongkorn. Upacara itu diadakan pada 4-6 Mei.

Penduduk Thailand tidak memercayai begitu saja ucapan para pejabat KPU. Pada pemilu-pemilu sebelumnya, hasil penghitungan suara 100 persen sudah bisa diketahui beberapa jam setelah pemilihan. Namun, pemilu kali ini lain. KPU yang memiliki bujet luar biasa besar itu berkali-kali menunda pengumuman. Ada kabar bahwa server mereka diretas. Tetapi, kepercayaan penduduk tak lantas kembali pulih. Saat ini petisi untuk membubarkan KPU sudah mendapat dukungan 800 ribu orang.

BACA JUGA: Pemilu Thailand: Video Kecurangan Petahana di Markas Tentara

Meski tahu telah memenangkan popular vote, Palang Pracharat tidak mau gegabah. Mereka tidak mengikuti langkah oposisi. Yakni, membentuk koalisi dan menyusun pemerintahan. Partai yang mengusung Prayuth Chan-o-cha sebagai kandidat PM itu baru akan melakukannya setelah prosesi kenaikan takhta usai.

"Kami sedang menunggu. Membentuk pemerintahan pada masa ini benar-benar berbeda dengan zaman dulu," kata Sekjen Partai Palang Pracharat Sonthirat Sontijirawong, Jumat (29/3).

BACA JUGA: Jangan Ditiru Ya, Kecurangan Petahana di Pemilu Thailand Parah Banget

Dia menyatakan, saat ini prioritas utama mereka adalah upacara koronasi raja. Baru setelah itu mereka menyusun koalisi dan membentuk pemerintahan. Pernyataan tersebut berbeda dengan paparan Ketua Palang Pracharat Party Uttama Savanayana dua hari sebelumnya.

Dia menegaskan telah berbicara dengan beberapa partai untuk membentuk koalisi sebesar-besarnya. "Kami yakin bahwa popular vote merefleksikan keinginan rakyat," tuturnya. Rakyat memberikan kepercayaan kepada partainya. (sha/c14/dos)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Partai-Partai Thailand Adu Cepat Bentuk Koalisi


Redaktur & Reporter : Adil

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler