jpnn.com - JAKARTA - Partai Demokrat (PD) memilih untuk mendukung opsi pemilihan kepala daerah secara langsung. Hanya saja, PD mendukung mekanisme pilkada langsung dengan embel-embel, karena mengajukan 10 syarat.
Menurut Wakil Ketua Umum PD Max Sopacua, terpenuhi atau tidaknya 10 syarat itu akan menentukan sikap partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu dalam pengambilan keputusan atas RUU Pilkada di DPR RI. "Kita nanti akan dengar apakah panja (panitia kerja, red) sudah resmi memasukkan itu (syarat yang diajukan PD, red), ya kita menunggu aja. Yang jelas itu adalah opsi yang diberikan oleh Partai Demokrat," kata Max di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (23/9).
BACA JUGA: Panja RUU Pilkada Tolak Satu Syarat dari Demokrat
Max menegaskan bahwa 10 syarat itu bukan skenario yang dibuat-buat oleh PD untuk memecah suara Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR yang mendukung opsi pilkada oleh DPRD. Karenanya, Max masih mencermati perkembangan pembahasan RUU Pilkada di Panja Komisi II DPR.
"Kita lihat aja perkembangannya nanti, toh kita masih mengharapkan perkembangan nanti itu krusial secara resmi panja memasukan keputusan atau tidak," tegasnya.
BACA JUGA: Wakapolri Tinjau Lokasi Bentrok Brimob Vs TNI di Batam
Mengenai kemungkinan adanya anggota Fraksi PD yang membelot dari instruksi DPP PD jika nantinya RUU Pilkada diputuskan melalui voting, Max menyebut akan ada sanksi untuk kader yang tak patuh. Apalagi FPD sudah mengeluarkan imbauan agar seluruh kader FPD wajib hadir dalam setiap sidang pengambilan keputusan sampai 29 September 2014.
"Saya kira ada sanksi. Jadi kita mengharapkan bahwa mereka semua mengikuti keputusan yang dilakukan oleh partai," tandasnya.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Berkas P21, Dua Mantan Hakim di Jabar Dipindahkan ke Sukamiskin
BACA ARTIKEL LAINNYA... Minta Mahkamah Partai Selesaikan Konflik PPP
Redaktur : Tim Redaksi