jpnn.com - PADANG- Masih rendahnya penyerapan APBD 2014 seperti yang dilansir Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (Teppa) Provinsi Sumbar, dibantah Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno.
Menurutnya, hal itu hanya sebagai upaya untuk menekan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bisa mempercepat penyerapan anggaran.
BACA JUGA: Terima Gaji Ganda, Oknum Anggota DPRD dari PKS Dilaporkan ke Polisi
Versi Teppa terkait realisasi fisik APBD yang hanya baru 39,83 persen dan realisasi keuangan sebesar 25,64 persen hingga Mei lalu tersebut, dianggap sebagai jalan untuk menggasak instansi yang lalai dalam merealisasikan anggaran.
“Kan ada hitungan per-SKPD, hitungan secara keseluruhan. Saya dapat laporan, Insya Allah masih sesuai target dan sesuai rencana. Dan ini kan hanya untuk memantau supaya kerja-kerja kita dalam menggunakan APBD ini sesuai dengan harapan,” ujar orang nomor satu di Ranah Minang tersebut seperti dilansir dari Padang Ekspres, Sabtu (21/6).
BACA JUGA: Mobil Ditabrak KA, Pasutri Lolos dari Maut
Menurutnya, anggaran itu untuk dibagi satu tahun anggaran. Agar masing-masing instansi tidak terburu-buru merealisasikan anggaran, pihaknya melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali. Itu sudah berlangsung sejak awal Januari-Maret lalu.
Ini dimaksud anggaran yang ada di masing-masing instansi tidak menjadi Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa). Akibatnya, program kerja yang direncanakan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat.
BACA JUGA: Anggota Dewan asal PKS Dilaporkan ke Polisi
“Ini hanya alat bagi kami sebagai pimpinan untuk melakukan evaluasi. Dimana kelemahannya, dimana kekurangannya, hambatannya. Nah kemudian dikerjaan. Supaya jangan sampai, baru ketahuan hambatan bulan September, November,” tegas mantan anggota DPR RI tersebut.
Diakui, kendala yang dihadapi saat ini, pada umum berada di tengah-tengah masyarakat. Seperti pembebasan lahan yang tidak tuntas misalnya. Atau mungkin ada tender-tender yang tidak masuk atau mungkin masalah lain-lainnya.
“Kendalanya kalau soal lahan, berarti masyarakat. Tender, berarti tendernya mungkin tak ada yang masuk atau mungkin ada masalah, mendasar, nggak mendasar. Ya macam-macam lah,” aku politisi PKS tersebut.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar, Dedi Edwar meminta kepada masing-masing SKPD untuk dapat memaksimalkan kinerjanya. Sehingga dana untuk mendukung kegiatan pada masing-masing program yang telah dianggarkan tersebut dapat terserap dan dapat dirasakan dampaknya bagi masyarakat.
Persoalan yang ada saat ini, ada kecenderungannya para SKPD copy-paste dalam merencanakan program. Sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang tidak terealisasi dengan baik dan menjadikannya sebagai Silpa.
“Kalau programnya masuk akal, besaran anggarannya tentu kita kabulkan. Namun kalau anggaran tersebut masih bersisa, ini pasti ada yang tidak beres. Mungkin saja perencanaannya yang tidak matang atau bagaimana,” tegasnya.
Sebelumnya, Pejabat Penghubung Teppa Sumbar, Muhammad Yani memaparkan, dari 48 SKPD di Pemprov Sumbar, ada 31 SKPD yang realisasinya di atas target. Sedangkan 4 SKPD di bawah target dan sisanya sama dengan target.
Sayangnya dia enggan menyebut empat SKPD yang tidak mencapai target tersebut, melain malah hanya membeberkan SKPD yang menonjol tingkat pencapaian realisasi anggaran, yakni Inspektorat, RS Achmad Mochtar dan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Bencana.
Namun Muhammad Yani tak menampik jika keterlambatan penetapan APBD juga berpengaruh terhadap realisasi tender SKPD. Dari 500 lebih paket tender, hanya separuh yang bisadilaksanakan. Kondisi ini diperparah lagi akibat terbatasnya jumlah anggota pokja dan baru beroperasinya Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Maret lalu.(zul)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Persaingan Harga TBS Untungkan Petani
Redaktur : Tim Redaksi