jpnn.com - JAKARTA - Serikat Pekerja Jakarta International Container Terminal ( SP JICT) mengharapkan reshuffle kabinet membawa dampak pada pengelolaan terminal peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Mereka berharap masuknya Rizal Ramli sebagai menteri koordinator maritim membuat keputusan Pelindo II tentang pengelolaan terminal peti kemas di Tanjung Priok kepada Hutchison Port Holding (HPH) bisa dibatalkan.
Menurut Ketua SP JICT, Nova Sofyan, pihaknya sangat berharap Rizal langsung melakukan gebrakan tentang keputusan Dirut Pelindo II RJ Lino yang memperpanjang konsesi untuk perusahaan asing di bidang pengelolaan pelabuhan itu. Pasalnya, perpanjangan konsesi itu sangat merugikan.
BACA JUGA: Rizal Ramli Bujuk Jokowi Batalkan Rencana Garuda Beli 30 Airbus
"SP JICT berharap agar pemerintah segera menghentikan perpanjangan konsesi JICT, meninjau kembali prosesnya dan mengambil keputusan yang menguntungkan Indonesia sebesar-besarnya," ujar Nova dalam siaran pers ke media, Kamis, (13/8).
Nova menegaskan, pengelolaan pelabuhan menyangkut kepentingan nasional. Karenanya ia wanti-wanti agar jangan sampai Indonesia dirugikan dengan keputusan RJ Lino soal JICT.
BACA JUGA: BUMN Dianggap Banyak Diisi Maling, Begini Reaksi Menteri Rini
Nova lantas mengingatkan Rizal tentang adanya kisruh antara RJ Lino dengan pekerja JICT. SP JICT keberatan dengan kontrak baru HPH di JICT sebesar USD 215 juta. Angka itu justru turun dibandingkan ketika HPH pertama kali mengelola terminal peti kemas di Tanjung Priok pada 1999 dengan kontrak USD 243 juta.
BACA JUGA: Ini Saran Rizal Ramli pada Jokowi agar Garuda tak Bangkrut
Nova menambahkan, sikap Lino yang ngotot soal konsesi ke HPH patut dipertanyakan. Sebab, mengacu pada UU Pelayaran maka perpanjangan konsesi itu harus seizin Kementerian Perhubungan.
Karenanya Nova menganggap keputusan Pelindo II memperpanjang konsesi untuk HPH itu tidak dibarengi transparansi. “Kami berharap Pak Rizal Ramli dapat melakukan audit terhadap proses perpanjangan konsesi JICT. Apa yang dilakukan Dirut Pelindo II sama sekali tak dapat dikategorikan sebagai proses yang transparan dan akuntabel,” ujarnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelontorkan 108 Triliun, AirNav Berharap Cetak Income 2,3 Triliun
Redaktur : Tim Redaksi