jpnn.com - Serikat pekerja Alphabet Workers Union (AWU), memaksa YouTube memblokir channel Presiden AS Donald Trump secara permanen menyusul kerusuhan di Capitol pada Rabu (6/1) lalu.
Langkah tersebut menunjukkan organisasi yang baru dibentuk, yang terdiri dari karyawan tetap dan kontrak di perusahaan induk Google itu bertekad untuk masuk ke dalam masalah di luar hak-hak pekerja.
BACA JUGA: Babak Belur dan Tak Bisa Berkilah, Donald Trump Akhirnya Mengaku Kalah
Pada Rabu (6/1), YouTube menghapus video Trump tentang kerusuhan itu, dengan mempertimbangkan kebijakan soal konten berisi informasi yang salah dapat meluas.
Namun, serikat pekerja Alphabet Google menyebut tindakan tersebut "tidak kuat" dan mengatakan bahwa perusahaan belum melangkah cukup jauh.
BACA JUGA: Panglima Koarmada I Tegaskan Sudah Temukan Titik Jatuh Pesawat Sriwijaya Air
"YouTube menolak untuk meminta pertanggungjawaban Donald Trump terhadap aturan platform itu sendiri dengan hanya memilih menghapus satu video daripada menghapusnya dari platform sepenuhnya," ujar serikat pekerja, dikutip dari The Verge, Sabtu.
Platform akan terus berfungsi sebagai vektor untuk pertumbuhan gerakan fasis jika tetap memprioritaskan pengiklan sembari mengekspos publik.
BACA JUGA: Platform Medsos Ramai-Ramai Blokir Akun Donald Trump
Serikat pekerja juga menyebut peran YouTube dalam memungkinkan gerakan nasionalis kulit putih tumbuh.
"YouTube tidak boleh lagi menjadi alat perekrutan dan penindasan fasis," kata serikat.
"Apa pun yang kurang dari kekerasan yang mematikan: dari Gamergate hingga Charlottesville, dari Christchurch hingga Washington D.C., dari Jair Bolsonaro hingga Donald Trump. Alphabet, karena gagal bertindak telah menyebabkan kerusakan yang luar biasa: pada ribuan korban kebencian dan dunia," tambah mereka.
Ilmuwan riset di Google dan anggota AWU Alex Hanna mengatakan, sangat penting bagi serikat untuk berbicara tentang keterlibatan YouTube dalam berbagai hal, termasuk misinformasi dan ujaran kebencian.
"Sebagai pekerja, kami berada dalam posisi unik untuk menentang perilaku ini dan mendorong Alphabet agar bertanggung jawab atas efek sosial dari teknologinya ketika bertentangan dengan insentif keuntungannya," ujar Alex.
Platform lain telah mengambil langkah konkret untuk menghentikan Trump yang menyebarkan misinformasi dan memicu kekerasan.
Pada Kamis (7/1), CEO Facebook Mark Zuckerberg mengumumkan akun Facebook dan Instagram Trump akan diblokir tanpa batas waktu, setidaknya selama dua pekan ke depan.
Sementara itu, Twitter pada Rabu (6/1) membekukan akun Trump selama 12 jam. Namun, perusahaan media sosial itu mengambil langkah keras, Sabtu pagi, dengan memblokir akun Trump secara permanen. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Rasyid Ridha