jpnn.com - JAKARTA - Keputusan mundurnya Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan kembali menjadi bahan perbincangan. Mantan Komisaris Pertamina Umar Said menduga Karen mundur lantaran tekanan politik.
"Bukan di Indonesia saja, dimana-mana juga begitu (ada tekanan politik). Industri minyak selalu lengket sekali dengan politik, dengan kekuasaan. Itu dimana-mana, di Malaysia juga gitu," ujar Umar usai menghadiri sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (9/9).
BACA JUGA: Atasi Krisis Listrik, Usul PLN Dipecah jadi Empat
Hanya saja, lanjut Umar, aturan di Malaysia jelas. Di Malaysia, Dirut Petronas tidak pernah dipanggil DPR. Seringnya pemanggilan tersebut, menandakan pengaruh politik cukup kuat terhadap Pertamina. Dia menilai, seharusnya DPR memanggil pemerintah bukan dirut Pertamina.
"Kalau dirut Pertamina dipanggil itu setahun bisa sepuliuh kali. Ini kebijakan minyak bukan urusan Pertamina, ini urusannya pemerintah, yang dipanggil seharusnya pemerintah dong. DPR kan lembaga politik, yang dipanggil lembaga politiknya dong, jangan lembaga bisnis, nggak nyambung," serunya.
BACA JUGA: Suradi Gantikan Natal jadi Sekper WIKA
Karena alasan itulah, Umar menduga Karen mundur karena adanya tekanan politik. "Saya duga kuat ke situ," tandasnya. (chi/jpnn)
BACA JUGA: Desak Hentikan Proses Penataan Spektrum Frekuensi 800 Mhz
BACA ARTIKEL LAINNYA... Produksi Rokok Tak Lagi Mengebul
Redaktur : Tim Redaksi