jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah sedang bergerak cepat menyikapi perkembangan penyanderaan sepuluh warga negara Indonesia, yang diduga kuat dilakukan oleh kelompok militan Abu Sayyaf.
Sekretaris Kabinet, Pramono Anung mengungkap pemerintah masih terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Menjawab pertanyaan wartawan di lobi Gedung III Kemensetneg (usai pencanangan Zona Integritas di lingkungan Sekretariat Kabinet), Pramono belum memakai nama Abu Sayyaf cs sebagai pelaku penyanderaan.
BACA JUGA: WNI Disandera, Ini Saran Anggota DPR yang Pernah jadi Korban
Mas Pram, panggilan Seskab, menggunakan kata kelompok milisi tertentu. Dia juga menyebut daerah lokasi kejadian di perairan Sulawesi Utara.
Jadi, Pramono pun menyinggung bahwa koordinasi yang saat ini dilakukan terkait dengan penangkapan kepada orang yang melakukan penyanderaan, dan telah melakukan tindakan kriminal di wilayah NKRI.
BACA JUGA: Ingat! TNI Sudah Pengalaman Bebaskan Sandera
“Bu Menlu sekarang ini sedang mengumpulkan data, dan kami juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan aparat TNI untuk membantu agar proses pembebasan penyanderaan ini bisa segera dilakukan,” kata Pram di situs resmi kantornya.
Seskab menjelaskan, kalau dilihat motifnya adalah mereka meminta uang tebusan, maka dugaan awalnya insiden ini adalah perampokan. “Mereka meminta tebusan uang dan ada kemungkinan apakah uang itu digunakan hanya untuk kepentingan mereka atau untuk kepentingan milisi. Itu yang sedang kami pelajari dengan lebih hati-hati,” terang Pramono.
BACA JUGA: Bareskrim Limpahkan Berkas Megakorupsi ke Kejagung
Ia menyebutkan, pemerintah sedang mencoba mengupayakan untuk melakukan kontak dengan penyandera. “Proses sedang dilakukan dan nanti kalau sudah ada hasilnya akan kami sampaikan lagi,” ujarnya. (adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... WNI Disandera Abu Sayyaf, Ketua DPR Ingin Pasukan Elite Dikerahkan
Redaktur : Tim Redaksi