JAKARTA - Wakil Presiden Boediono menyatakan bahwa pemerintah akan terus menyediakan anggaran untuk Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri hingga 2014Alasannya, program yang awalnya untuk penanggulangan krisis tahun 1997 itu ternyata banyak membawa manfaat.
Berbicara saat menyampaikan sambutan pada Rakernas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Sosialisasi PNPM Mandiri Perdesaan Tahun 2011 di Jakarta, Rabu (27/4), Boediono menjelaskan, dulunya PNPM bernama Program Pengembangan Kecamatan (PPK)
BACA JUGA: Polisi Akhirnya Tahan Andhika Gumilang
"Dulu untuk mengatasi dampak dari krisis 1997Namun ternyata, program tersebut banyak memberi manfaat dan kemajuan
BACA JUGA: Politisi PPP Dilepaskan Dari Kasus Suap OB
Karenanya, sebut mantan Menteri Keuangan itu, pemerintah akan terus mengawal dana untuk PNPM Mandiri"Pogram ini memberi manfaat
BACA JUGA: Wapres Minta Bupati Tindak Penilep Uang PNPM
Kita akan amankan anggaran PNPM Mandiri agar terus tersedia hingga 2014," sebutnya.Dipaparkan pula, kekuatan PNPM Mandiri justru pada keterlibatan masyarakatSebab, programnya diusulkan sendiri oleh masyarakat"Ini kuncinya," ulasnya.
Masih terkait PNPM Mandiri untuk masyaraat pedesaan, Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berupaya agar setiap kecamatan bisa menerima dana sebesar Rp 3 miliar dari APBNDirjen Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kemendagri, Ayip Muflich, menyatakan, dengan program yang baik maka dana Rp 3 miliar itu akan mampu mempercepat pembangunan pedesaan.
Ayip yang ditemui di sela-sela Rakernas tersebut menegaskan, sebenarnya selama tiga tahun belakangan ini setiap kecamatan sudah mendapat dana langsung dari APBNNamun dari 5020 kecamatan yang ada, kata Ayip, tidak semuanya mendapat dana hingga Rp 3 miliar
"Ada yang terima penuh Rp 3 miliar, tapi ada juga yang hanya Rp 1 miliarKalau kecamatan baru kan tidak siap dengan dana sebesar ituJadi rata-ratanya sekitar Rp 1,7 miliar per kecamatanTapi kita upayakan bisa penuh Rp 3 miliar semua," ucap Ayip.
Lebih lanjut Ayip mengatakan, dalam APBN 2011 ini terdapat dana hingga Rp 10 triliun lebih untuk program PNPM yang disalurkan ke kecamatan-kecamatanNamun demikian, lanjut Ayip, dana yang diterima kecamatan itu tetap harus disalurkan ke desa-desa
Pencairan dana itu didasarkan pada program yang diinisasi desaKarenanya, tambah Ayip, desa juga perlu didorong agar saling bekerjasama dan membuat perencanaan yang sifatnya bukan sekedar ad hoc"Desa yang berinisiatif bikin programJangan anggap orang desa itu bodoh," tandasnya.
Diharapkan pula, program yang disusun desa itu akan diadopsi oleh Pemda"Jadi pola pembangunannya itu bottom up (dari bawah ke atas)," cetusnya.
Meski demikian Ayip juga mengakui, besarnya dana yang digelontorkan ke kecamatan-kecamatan itu tidak terbebas dari penyelewengan"Tapi sampai saat ini deviasinya (penyimpangan) di bawah satu persen," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kapak: Korupsi Kepala Daerah, PR Utama KPK
Redaktur : Tim Redaksi