JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dapat berjalan lebih sinergi lagiUntuk menjaga ketahangan pangan dan energi, pemerintah telah menetapkan program surplus beras 10 juta ton hingga tahun 2014.
Presiden SBY meminta seluruh kalangan, mulai dari pusat hingga pemerintah daerah, ikut mengawal kebijakan pemerintah ini mengingat situasi global mulai mengkhawatirkan ketahanan pangan.
‘’Setiap 6 bulan, para Gubernur harus laporkan pada saya persoalan pangan
BACA JUGA: Cegah Pencucian Uang, Pertamina Gandeng PPATK
Kalau ada masalah kita cari solusinya jangan sampai terlambat,’’ kata SBY di Istana Merdeka, Rabu (19/10).Anggaran untuk ketahanan pangan juga diminta SBY disusun secara akurat
Untuk program pengurangan pengangguran dan kemiskinan, di sisa tiga tahun pemerintahannya, Presiden minta terjalin sinergi antara pemerintah pusat dan daerah
BACA JUGA: BUMN Disorot Boros, Dahlan Siapkan Gebrakan
Anggaran yang besar diminta untuk ditertibkan kembali agar fokus dan terarahSementara di bidang energi, SBY meminta jajarannya mengawal proyek-proyek migas strategis seperti Cepu, Natuna dan Sheel agar lebih bermanfaat bagi rakyat Indonesia
BACA JUGA: Lagi, RUPSLB Semen Gresik Ditunda
Jika selama ini masih ada hambatan dalam program energi, mulai tahun depan diharapkan tidak terjadi lagi.‘’Saya evaluasi pembangunan listrik 10 ribu MW yang belum tuntas, carikan solusinya10 ribu Mw kedua harus jalan untuk program yang lama, agar tahun-tahun mendatang kita bisa menambah pasokan listrik,’’ kata SBY.
Terkait isu Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, SBY minta sebelum berangkat bekerja, calon TKI dipersiapkan dengan sebaik mungkinKepada jajarannya, SBY meminta bilamana ada TKI bermasalah di LN, maka harus segera diberikan bantuan hukum.
‘’Pemerintah dan saya pribadi sering sampaiksan secara lisan kepada kepala pemerintahan negara sahabat untuk berikan pengampunan kepada saudara-saudara kita yang terancam hukuman mati,’’ kata SBY.
Evaluasi Presiden SBY juga mengarah kepada kepala daerahMenurutnya masih banyak laporan yang diterimanya, mengenai kebiasaan kepala daerah tidak berada di tempat melainkan sering bepergian ke luar kota bahkan ke luar negeri.
‘’Itu jelas melanggar disiplin dan tanggunjawabSaya minta jajaran pemerintah untuk menghentikan cara kerja yang tidak baik itu,’’ katanya.
‘’Saya juga dapat laporan, terjadi obral izin penggunaan lahan yang dikeluarkan pejabat daerah menjelang PilkadaAda 6 ribu izin yang tumpang tindihSaya berharap BPK dan BPKP memberikan atensi tentang ini,’’ tambah SBY.(afz/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Total Masih Incar Blok Mahakam
Redaktur : Tim Redaksi