Setjen DPR Dituding Ikut Bermain

JAKARTA - Sekretariat Jendral (Setjen) DPR dinilai ikut bermain dalam sidang paripurna yang berujung ricuh di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (2/3)Setjen dituding ikut meng-off-kan microphone, sehingga tidak bisa digunakan oleh para anggota DPR yang menginterupsi.

"Yang paling gak beres adalah membungkam demokrasi dengan cara kerjasama dengan Setjen

BACA JUGA: DPR akan Tinjau Lahan Gambut

Berarti Setjen juga ikut berpolitik di siniHarusnya kan menfasilitasinya saja

BACA JUGA: Anggota Dewan Dinilai Over Acting

Tapi kenapa dia matikan fasilitas?" kata Nudirman Munir, anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, kepada JPNN, pasca ricuh di paripurna DPR tersebut.

Menurut Nudirman, tindakan itu merupakan pelecehan terhadap demokrasi"Harus dikasih dong, hak untuk bicara

BACA JUGA: KPK Didesak Sita Bukti Rp62,3 M

Dia mau membungkam kita bicaraNah, ini yang kita gak sependapatSilakan (atur), tapi kalau sudah dibungkam, udah gak bener dong," katanya pula.

Nudirman juga mempertanyakan adanya penyerahan novum (bukti baru) oleh salah seorang anggota di sidang paripurnaPadahal katanya, ada waktu tiga bulan untuk memberikan novum itu kepada Pansus, tapi ternyata baru diserahkan saat sidang paripurna"Kalau sekarang kan, (berarti) ada sesuatu yang gak beres," ucapnya.

Keputusan Badan Musyawarah (Bamus) yang mengagendakan paripurna selama dua hari, yakni pada 2-3 Maret, kata Nudirman pula, bukanlah keputusan tertinggi yang tak bisa berubahMakanya kata dia, dalam rapat paripurna tersebut bisa diambil keputusan yang juga merupakan hak dari anggota DPR.

"Bamus bukan yang tertinggiYang tertinggi adalah paripurnaBisa aja kita gak setuju terhadap apa yang ditetapkan BamusItu kan hak kita," ujarnya lagi(awa/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... YLKI: Tarif Batas Atas Tak Jelas Pengawasannya