jpnn.com - JAKARTA--Proyek pengadaan mobil menteri/pejabat setingkat menteri oleh Kementerian Sekretariat Negara untuk pemerintahan baru Joko Widodo-Jusuf Kalla banyak menuai kontroversi.
Oleh karena itu kementerian yang dipimpin oleh Sudi Silalahi tersebut memutuskan untuk membatalkan proyek tersebut.
BACA JUGA: Ditinggal Ahok, Gerindra Kebakaran Jenggot
"Seiring perkembangan aspirasi publik, Kementerian Sekretariat Negara memutuskan bahwa pengadaan kendaraan dinas menteri atau pejabat setingkat menteri tidak dilanjutkan," ujar Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Taufik Sukasah saat jumpa pers di Gedung Utama Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (10/9).
Tender itu sepenuhnya diserahkan untuk dilaksanakan oleh pemerintahan mendatang. Termasuk di dalamnya penentuan jenis, harga dan spesifikasinya.
BACA JUGA: Dimyati Sebut Pemecatan SDA Tindakan Makar
Pengadaan tetap diserahkan ke pemerintahan yang baru meski itu adalah bagian dari pelaksanaan tugas yang mestinya diselesaikan pada pemerintahan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono.
Akan tetapi, kata dia, Kementerian Sekretariat Negara juga memahami dengan seksama dinamika yang berkembang di masyarakat terkait pengadaan kendaraan dinas berupa mobil Mercy itu.
BACA JUGA: Politisi Golkar Minta Jokowi dan Menterinya Pakai Mobil Esemka
Taufik membantah dihentikannya pengadaan kendaraan dinas menteri itu karena adanya saran dari pihak Presiden terpilih Joko Widodo
"Ini sesuai dengan perkembangan dinamika di masyarakat, supaya tidak ada kesalahpahaman, maka kebijakannya diserahkan ke pemerintahan mendatang," tandasnya. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Daniel Sparingga Klaim Tak Punya Hubungan Khusus dengan Jero
Redaktur : Tim Redaksi