jpnn.com, JAKARTA - Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dilakukan kepada pegawai KPK sebagai persyaratan alih status menjadi Aparatur Sipil Negeri (ASN) sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena itu, apresiasi layak diberikan kepada institusi KPK dan pemerintah.
Pengamat politik Djuni Thamrin mengatakan, proses tersebut lumrah terjadi pada setiap instansi yang mengalami perubahan status. Terkait ketidakpuasan sejumlah pihak, dia memandangnya sebagai bagian dari konsekuensi yang tidak bisa dihindari.
BACA JUGA: Penjelasan Terbaru BKN Soal Anggaran Asesmen TWK Pegawai KPK
"Dari itu semua, tidak boleh merasa ada yang lebih hebat dan merasa lebih berjasa, sehingga tidak menerima hasil dari proses tersebut," ujar Djuni dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (9/6).
Apalagi, lanjut Djuni, isu ini telah dipolitisasi hingga terbentuklah opini seakan ada permainan atau rekayasa. Padahal, yang perlu ditegaskan KPK itu sebagai institusi atau lembaga yang keputusannya diambil secara kolektif kologial.
BACA JUGA: Firli Bahuri Cs Mangkir dari Panggilan Komnas HAM, Padahal Mau Dicecar soal TWK
"Sangat tidak mungkin adanya dominasi seseorang untuk mengatur semua hal dari proses tersebut," ujar dia.
Djuni menyarankan semua pihak termasuk kelompok atau perorangan yang merasa dirugikan lebih melihat kepentingan KPK ke depan. Dia mengajak Novel Baswedan Cs bersama-sama menjaga independensi KPK.
BACA JUGA: TWK Pegawai KPK untuk Selamatkan Harun Masiku? Petrus: Itu Tudingan Ngawur
"Masih banyak generasi anak bangsa yang bisa membuat KPK lebih baik kedepan, lebih menjawab pertanyaan masyarakat tentang pemberantasan korupsi di negeri tercinta ini. Biar waktu yang akan menilai apakah KPK akan mengalami kemunduran atau justru sebaliknya setelah tidak dihela oleh 51 awak yang tidak lolos TWK itu," pungkasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil