JAKARTA -- Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) DPR setuju dilakukan moratorium rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS)Hanya saja, khusus guru dan tenaga kesehatan, rekrutmennya masih diperlukan
BACA JUGA: Benturan UU Penyiaran dan Pasar Modal Lebih Baik Dibawa ke MK
Namun, F-PKB mendesak agar moratorium ini diikuti langkah lain, sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi."Moratorium rekrutmen CPNS itu hanya salah satu kebijakan yang semestinya diambil pemerintah dalam rangka reformasi birokrasi
Reformasi birokrasi, menurut Hanif, bertujuan untuk menata-ulang birokrasi pemerintah agar lebih efektif dan efisien dalam memberikan pelayanan pada masyarakat
BACA JUGA: BPK Temukan Penyimpangan, Kemdiknas Bertindak Cekatan
Untuk itu, katanya, diperlukan birokrasi yang gesit dan tangkas dalam melayani kebutuhan masyarakat.Hanif menjelaskan, jika pemerintah serius hendak melakukan reformasi birokrasi, setidaknya ada empat langkah yang bisa diambil pemerintah
BACA JUGA: BNP2TKI Bayar Diyat Demi Bebaskan Ahmad
Ini diperlukan untuk mendorong berlangsungnya regenerasi dalam jajaran birokrasi."Regenerasi birokrasi jangan sampai terhambat karena banyak perpanjangan masa tugas terlalu sering diberikan kepada birokrat seniorKasih kesempatan buat yang muda dan berprestasi", imbuhnya.
Kedua, moratorium rekrutmen CPNS dan tenaga honorer, kecuali untuk guru dan tenaga kesehatanIni penting untuk menjaga agar birokrasi tak terlampau gendut dan tak efektifRekrutmen guru dan tenaga kesehatan perlu dikecualikan karena banyak daerah seperti daerah-daerah tertinggal masih sangat membutuhkan.
Rekrutmen tenaga honorer, kata Hanif, juga perlu dimoratoriumIni karena ada kecenderungan tenaga honorer dipakai sebagai instrumen kerja para birokrat dan pada gilirannya nanti akan juga menuntut untuk menjadi PNS karena memang tak jarang mereka lebih bagus kinerjanya dari birokratnya sendiri.
"Banyak laporan yang menyatakan bahwa yang bekerja itu ya tenaga honorerBirokratnya tinggal nangani administrasinya sajaIni kan seperti melaporkan pekerjaan orang lain", tambah Ketua DPP PKB ini.
Terkait dengan tenaga honorer guru, Hanif mewanti-wanti agar pemerintah segera menyelesaikan CPNS sudah masuk pemberkasanBaru setelah itu, tambahnya, perlu ditegaskan tak perlu lagi merekrut tenaga honorer"Birokrat kan digaji untuk bekerja, bukan memerintahkan orang lain untuk bekerja", sindirnya.
Ketiga, penerapan mekanisme reward and punishmentHal ini, menurut Hanif, sangat penting untuk menguatkan orientasi kinerja para birokratSelama ini tidak cukup jelas perbedaan antara birokrat yang kinerjanya baik dengan yang tidak"Tak heran jika PNS lalu menjadi pekerjaan sekali seumur hidup, tak peduli bagaimanapun kinerjanyaIni yang membuat hampir semua orang ingin menjadi PNS," terangnya.
Menurut Hanif, penerapan mekanisme reward and punishment, selain akan mendorong peningkatan kinerja birokrat, juga akan membuat iklim kompetisi kinerja di lingkungan birokrasi pemerintah makin hidupPada gilirannya juga akan mendorong perampingan birokrasi karena hanya yang kinerjanya baik saja yang akan bertahan.
"Kalau perlu kita bisa terapkan sistem reward and punishment seperti di lingkungan perusahaan swastaTujuh hari nggak masuk, misalnya, ya bisa langsung dipecat", jelasnya.
Setelah ketiga kebijakan itu diambil, maka diperlukan satu kebijakan penting lagi, yaitu peningkatan kesejahteraan secara drastis"Jika birokrat yang ada sudah ramping dan berorientasi kinerja semua, tinggal naikkan saja gaji merekaSaya setuju kalau misalnya dinaikkan sampai tiga kali lipat", imbuhnya.
Dengan demikian, kata Hanif, kinerja birokrat memperoleh sistem insentif yang baikHanif tidak setuju kalau perbaikan kesehatan birokrat dilakukan sebelum tiga kebijakan di atas dilakukanMenurutnya, itu hanya akan menambah beban negara dan tidak sebanding dengan kinerja mereka yang masih jauh di atas standar.
Empat langkah di atas diyakini Hanif dapat memajukan proses reformasi birokrasi yang selama ini terkesan mandegUntuk itu juga diperlukan political will dari pemerintah dan DPR untuk merevisi undang-undang mengenai pokok-pokok kepegawaian negara.
"Salah satu muaranya ya undang-undang mengenai pokok-pokok kepegawaian negaraItu harus direvisi agar reformasi birokrasi bisa berlangsung komprehensif", katanya(sam/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... MK Dalami Laporan Korban Mafia Pemilu
Redaktur : Tim Redaksi