jpnn.com, JAKARTA - Pentolan guru honorer negeri lulus passing grade Heti Kustrianingsih menilai ada baiknya mekanisme penempatan aparatur sipil negara (ASN) pada seleksi PPPK 2019 diterapkan tahun ini.
Hal tersebut untuk menghindari guru lulus PG pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap 1 dan 2 ada yang tercecer.
BACA JUGA: Mengadu ke KSP, Sean Terkejut soal Fakta di Balik SE Penghapusan Honorer, Ternyata
Heti mengungkapkan, pada seleksi PPPK 2019, pemerintah hanya menetapkan kuota nasional sebanyak 75 ribu orang. Kemudian, yang lulus sebanyak 51 ribu, terdiri dari honorer K2 guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian non-K2.
Dari sekitar 34 ribu guru honorer K2 lulus PPPK 2019, sebagian besar tidak linier antara jabatan dan ijazahnya.
BACA JUGA: Terbit 278.258 NIP PPPK, Mayoritas Belum Mendapat SK, BKN: Jangan Zalim kepada Guru!
Namun, berkat kerja sama yang elok antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), seluruh guru honorer K2 bisa terpetakan.
Panselnas CASN 2019 sukses menempatkan para guru PPPK itu tanpa menggeser honorer di sekolah induk.
BACA JUGA: 4 Cara agar Nasib Honorer Tidak Merana, Sepertinya Semua Hanya Manis di Bibir
"Kalau 2019, pemerintah bisa menempatkan guru PPPK dengan aman tanpa konflik, kenapa tidak diadopsi saja tahun ini. Insyaallah aman sudah," kata ketum Forum Guru Honorer Negeri Lulus Passing Grade Seluruh Indonesia (FGHNLPSI) ini kepada JPNN.com, Selasa (21/6).
Bu Heti menyebutkan, aspirasi FGHNLPSI agar skema pengangkatan berdasarkan jumlah kuota formasi seperti seleksi PPPK 2019 diberlakukan pada guru lulus PG, sudah disampaikan kepada Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbudristek Nunuk Suryani.
Aspirasi itu muncul karena adanya kekhawatiran guru-guru lulus PG yang formasinya melebihi kuota tidak akan terakomodasi.
Dia mencontohkan, di Kota Cilegon terdapat 29 guru bahasa Inggris yang lulus PG. Nah, kuota untuk formasi guru bahasa Inggris sudah penuh sehingga 29 orang ini harus masuk keranjang menunggu ASN lainnya pensiun. Hal tersebut sangat merisaukan guru-guru.
Belum lagi, jika kemudian Kota Cilegon membuka formasi guru Pendidikan Agama Islam (PAI), karena tahun lalu tidak dibuka. Heti khawatir guru-guru yang belum ilkut tes malah akan mengisi formasi tanpa tes.
Sebab, untuk guru honorer negeri yang masuk Dapodik dengan masa kerja minimal 3 tahun tidak perlu tes lagi, tetapi cukup observasi dan background check
"Mudah-mudahan semua guru lulus PG sebanyak 193.954 bisa terakomodasi seluruhnya tahun ini. Kalau anggaran belum cukup, fokuskan kepada honorer K2 dan guru honorer negeri," pungkasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sebelum Dirumahkan, Honorer Masih Punya Waktu Mencari Pekerjaan Lain
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad