jpnn.com - JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, penataan tenaga non-ASN atau honorer akan menempatkan prioritas pada pelayanan dasar terkait guru dan tenaga kesehatan
Dengan alasan tersebut, kata Menteri Anas, guru honorer dan tenaga kesehatan mendapat prioritas pada setiap seleksi ASN, termasuk pada seleksi CPNS dan PPPK 2023.
BACA JUGA: Menjelang Seleksi PPPK 2023, Honorer K2 Teknis Administrasi Protes, Sebut Istri SimpananÂ
“Maka setiap rekrutmen ASN, guru dan tenaga kesehatan selalu diutamakan. Bahkan, dalam perencanaan kebutuhan ASN 2023-2030, hanya guru dan tenaga kesehatan yang masih diperbolehkan mendapat penambahan formasi secara terus-menerus dalam skema positive growth,” ujar Menteri Anas, dikutip dari situs resmi KemenPAN-RB.
Meski dinyatakan mendapat prioritas pada seleksi CASN, tetapi guru honorer jumlahnya sudah bisa dipastikan masih membeludak seusai seleksi PPPK 2023.
BACA JUGA: Pelamar PPPK 2023 Langsung Disodori Angka Gaji, Ini Daftarnya, Ada Beragam Tunjangan
Mari, kita lihat jumlah formasi PPPK Guru 2023 di instansi daerah yang hanya sebanyak 296.084.
Angka tersebut jauh dibanding jumlah honorer guru yang ada saat ini, yakni 731.524.
BACA JUGA: Pernyataan Terbaru Deputi SDM soal Penghapusan Honorer, Kabar Gembira untuk PPPK
Hal yang sama terjadi pada honorer tenaga taknis, yang juga dipastikan jumlahnya masih sangat banyak pasca-seleksi PPPK 2023.
Diketahui, formasi PPPK Teknis 2023 mencapai 42.826. Adapun jumlah honorer tenaga teknis saat ini masih 609.255 orang.
Jumlah tersebut tidak termasuk honorer penyuluh berjumlah 74.362 dan honorer administrasi sekitar 800 ribu.
Formasi PPPK nakes 2023 pemda sebanyak 154.724. Jumlah honorer nakes 204.902.
Jadi, sisa honorer nakes seusai seleksi PPPK 2023, dipastikan tinggal sedikit saja.
2024 Semua Honorer Sudah Berstatus ASN PPPK?
Diketahui, MenPAN-RB Azwar Anas sudah menyerahkan jumlah formasi PPPK 2023 kepada para kepala daerah yang di daerahnya membuka lowongan PPPK, pada 3 Agustus 2023.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) misalnya, mendapat jatah formasi PPPK 2023 sebanyak 2.321 orang.
Akan tetapi, Kemenpan dan RB mengurangi kuota tenaga teknis yang diusulkan sebanyak 216 orang menjadi 167 orang, sehingga total kuota yang ditetapkan Menpan-RB sebanyak 2.321 orang, dari usulan sebanyak 2.370.
"Kami telah mengusulkan kuota yang ditetapkan Kemenpan-RB, di mana untuk tenaga guru dan tenaga kesehatan menjadi prioritas," kata Kepala Badan Kepegawaian (BKD) Miftah Baay dihubungi di Ternate, Sabtu (5/8).
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (Halut) mendapat jatah formasi PPPK 2023 sebanyak 1.024.
Kepala Dinas Kominfo Halut Rymond Batawi menyebutkan, formasi tersebut terbagi formasi PPPK Guru 726, PPPK Nakes 231 dan PPPK teknis sebanyak 67 orang.
Rymond mengatakan, pada 2023 ini belum ada seleksi penerimaan CPNS di pemda.
Instansi pemda hanya membuka seleksi PPPK saja. Sebab, kata Rymond, berdasarkan instruksi pemerintah pusat bahwa memasuki 2024 nanti sudah tidak ada lagi yang namanya honorer dan semuanya harus berstatus sebagai PPPK sesuai dengan kebutuhan di daerah. (sam/antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu