jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyampaikan belasungkawa mendalam atas musibah kebakaran Depot Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara, Jumat (3/3).
Kejadian tersebut telah merenggut korban jiwa dan harta benda.
BACA JUGA: Polri Periksa 14 Saksi Terkait Kebakaran Depot Pertamina Plumpang
Menurut dia, musibah ini tentu menjadi tragedi yang sangat memilukan dan perlu menjadi atensi bersama dalam pengelolaan keamanan energi (energy security) di Indonesia.
Tempat penyimpanan (Depot) BBM adalah instalasi strategis dan berbahaya yang perlu dikelola dengan prinsip kehati-hatian.
BACA JUGA: Anggota DPR Ini Minta BPN Usut Legalitas Tanah di Sekitar Depot Pertamina Plumpang
Oleh karena itu, fakta bahwa jarak antara Depot dengan pemukiman penduduk yang sangat sempit perlu dievaluasi secara menyeluruh.
Ini akan menjadi pilihan kebijakan yang mesti berani diambil dengan cermat dan penuh pertanggungjawaban.
BACA JUGA: Kebakaran Depot Pertamina Plumpang, Tolong Selesaikan 3 Persoalan Ini
Dia meminta pemerintah melakukan langkah jitu agar kejadian tersenbut tidak terulang kembali.
"Kami pahami bersama bahwa jarak Depot dengan pemukiman berimplikasi pada potensi terjadinya musibah berbahaya. Ini sudah kejadian, karena itu selain penanganan dan bantuan bagi para korban, yang juga sangat penting adalah apa langkah mitigasinya ke depan," kata Syarief Hasan.
Menurut dia, pilihan kebijakan memang hanya ada 2, yakni apakah Depot yang dipindah, atau penduduk yang direlokasi?
Kedua pilihan itu tentu akan menyisakan implikasi-implikasi lanjutan.
Jika pilihan Depot yang dipindah, ini akan berdampak pada kelancaran penyediaan dan distribusi BBM.
Mengingat Depot Plumpang ini memasok 20 persen kebutuhan BBM harian nasional, atau 25 persen dari total kebutuhan SPBU Pertamina.
Selain itu, perlu waktu yang cukup lama agar lokasi Depot baru nantinya dapat beroperasi.
"Selama proses pemindahan ini, apa skema yang mesti diambil guna menjamin kelancaran pasokan BBM? Belum dihadapkan pada kerumitan skema investasi, pembebasan lahan, dan perizinan bagi lokasi Depot yang baru," ungkap
Politisi Senior Partai Demokrat itu.
Di sisi lain, jika pilihan relokasi penduduk yang akan dipilih, maka ini harus dipastikan koordinasi dan proses pemindahannya berjalan dengan baik dan tanpa pemaksaan.
Dia menyarankan perlu kesepahahaman bersama bahwa lokasi dekat Depot memang sangat rawan kecelakaan dan berbahaya. Hak-hak penduduk mesti dipenuhi, ganti kerugian yang sewajarnya, serta lokasi relokasi yang berkeadilan bagi penduduk.
Jangan sampai ada stigma atas lahan yang selama ini ditempati oleh penduduk, semua perlu dibicarakan dengan baik-baik.
Pembangunan sektor energi adalah hal yang mesti, sama juga pentingnya dengan keberpihakan pada rakyat.
"Dari 2 pilihan kebijakan yang sangat mungkin untuk diambil, harus dipastikan pilihan mana yang memiliki resiko terkecil. Risiko ini dilihat dari banyak perspektif: keselamatan penduduk, keamanan energi, maupun keberlanjutan lingkungan. Untuk instalasi strategis dan berbahaya, adanya zona pembatas (buffer zone) tentu kemestian," tutup Menteri Koperasi dan UKM di era Presiden SBY ini. (jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kunjungi Korban Kebakaran Depot Pertamina Plumpang, Darmadi Bilang Begini
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian