Pasalnya Emaar Properties LLC, perusahaan pengembang asal Uni Emirat Arab, selaku investor tak kunjung memastikan keseriusannya menggarap mega proyek tersebutTerlebih kini perjanjian kerjasama antara pemerintah dengan perusahaan yang bermarkas di Dubai, itu telah kadaluarsa
BACA JUGA: Tahanan Narkoba Tewas, 12 Saksi Diperiksa
Mengingat perjanjian itu telah beberapa kali diperpanjang dari tenggat waktu sebenarnya yang berakhir Juni 2009 lalu.Karenanya pemerintah kini siap bercerai dengan perusahaan pimpinan Mohammed Bin Ali Alabbar itu
BACA JUGA: Pusat Siapkan Dana Tol Manado-Bitung
Caranya pemerintah membuka kesempatan bagi investor lain di luar Emaar, untuk digandeng menggarap proyek itu.‘’Kita cari investor lain,’’ kata Deputi Bidang Iklim Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Azhar Lubis, kepada JPNN, Minggu (21/2) siang.Dijelaskan, BKPM kini telah membukakan pintu bagi semua investor untuk menggarap usaha itu
BACA JUGA: Gubernur Siap Sediakan Lahan PLN
Ia, akan disamakan dengan investor lainnya untuk mengajukan penawaran.‘’Emaar tetap kita tawarkan, sama dengan investor lainnya,’’tambah Azhar.Lalu bagiamana dengan dana miliaran rupiah yang telah digelontorkan Emaar, untuk biaya awal survey investasi itu? ‘’Itu resiko perusahaan, itu biasa, dalam investasi’’ tegasnya.
Dijelaskan, dalam berinvestasi itu pengeluaran dana awal itu lumrahItu menjadi resiko sendiri, ketika investasi tak berjalan sesuai rencanaSebelumnya Kepala BKPM Gita Wirjawan sebelumnya menyebut saat ini telah ada empat sampai lima perusahaan asing yang siap menggantikan posisi Emaar dalam proyek itu.
Sebagai gambaran, sebelumnya Pemerintah Indonesia sepakat membentuk perusahaan patungan dengan Emaar, di LombokIni dikembangkan bersama Bali Tourism Development Corporation (BTDC) sebuah BUMN yang berpengalaman mengelola kawasan wisata bersekala besarRencana usaha patungan (Join Venture) itu akan diberi nama PT Emaar LombokDimana modal awal perseroan diperkirakan Rp 2 triliunKomposisi modal itu 85 persennya berasal dari Emaar dan 15 persen dari Pemerintah Indonesia berupa aset lahan wisata seluas 1.250 hektare.(zul/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pemprov Sulut Harus Persiapkan Diri
Redaktur : Tim Redaksi