jpnn.com - jpnn.com-Wakil Ketua Komisi I DPR, Tubagus Hasanuddin mengatakan, Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) nomor 28 tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara, tidak memangkas kewenangan Panglima TNI dalam pengelolaan anggaran pertahanan.
“Tidak ada yang dipangkas kewenangannya,” kata Hasanuddin di komplek parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/2).
BACA JUGA: Apa Perlu Persoalan Menhan dan Panglima TNI Diumbar?
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo merasa kewenangannya dipangkas seiring hadirnya Permenhan 28/2015.
Jenderal Gatot mengatakan hal itu saat rapat dengar pendapat (RPD) dengan Komisi I DPR dan Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (6/2) lalu.
BACA JUGA: DPR Malu Ada Polemik Antara Menhan dan Panglima TNI
Gatot mengatakan tidak bisa lagi mengendalikan pengelolaan anggaran di tiga matra TNI. Sebab, tiap matra angkatan langsung bertanggung jawab pada Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Gatot menganggap ini sebagai sebuah pelanggaran hierarki.
Menurut dia, semua keputusan anggaran yang selama ini sudah benar dan sistematis, langsung berubah dengan adanya Permenhan 28/2015 sehingga kewenangan Panglima TNI ditiadakan.
BACA JUGA: Menhan-Panglima TNI Diminta Tingkatkan Koordinasi
Kang TB, panggilan karib Tubagus Hasanuddin menjelaskan, sebenarnya materi RDP antara Komisi I, Menhan dan Panglima TNI sudah disiapkan.
Materi pembahasannya antara lain soal evaluasi tugas dan program 2016, rencana program plus anggaran 2017 dan lain-lain. RPD pun berjalan seperti biasa.
Kemudian, kata dia, Panglima TNI tiba-tiba menyampaikan materi di luar yang sudah dibahas sebelumnya di RPD itu. Menurut Hasanuddin, Panglima saat itu menyampaikan keberatan tentang penggunaan anggaran. “Beliau menyatakan tidak sesuai dengan Undang-undang,” kata Kang TB.
Politikus PDI Perjuangan itu langsung meminta RDP digelar tertutup karena ada perbedaan pandangan antara Menhan dan Panglima TNI.
Perbedaannya, Panglima TNI acuannya pada hierarki komando. Menurut Hasanuddin, memang tidak ada yang salah dengan hierarki komando. “Tidak ada seorang pun yang bisa intervensi hierarki komando. Hierarki komando harus tegak lurus,” ujar mantan Sekretaris Militer Kepresidenan ini.
Sedangkan Menhan, kata Hasanuddin, acuannya adalah hierarki anggaran dan pengadaan. Nah, kata dia, dua pandangan berbeda soal Permenhan ini seharusnya bisa diselesaikan oleh internal pemerintah atau eksekutif. “Permen tidak perlu diselesaikan di DPR,” katanya.
Namun, Hasanuddin berpendapat Permenhan 28/2015 itu lebih lengkap karena memasukkan unsur pasal klausal tentang Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), bagian fungsi perencanaan anggaran pengadaan, termasuk unsur pasal di dalam Undang-undang Industri Pertahanan.
Justru dia kaget, sejak UU TNI dibuat 2004, UU Pertahanan Negara 2002, tidak pernah ada masalah sampai saat ini terkait dengan masalah hubungan kerja maupun pengadaan. “Buat saya ini agak surprise ada perbedaan pendapat seperti itu,” ujarnya.
Dia menyarankan, sebaiknya jika permasalahan yang ada ini diselesaikan di internal pemerintah saja. Dia pun mengimbau masalah ini seharusnya tidak dibesar-besarkan. “Kami sepakat masalah itu diselesaikan di internal pemerintah,” katanya. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Duh, Menhan dan Panglima TNI Bikin DPR Bingung
Redaktur & Reporter : Boy