JAMBI – Setelah sekian lama diam, akhirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) angkat bicaraSeolah menjawab isu teraktual yang berkembang pada pekan-pekan terakhir, Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso pun angkat bicara
BACA JUGA: ICW Kecewa KPK Dinomorduakan
Pendek dan lugas, TNI Siap perang melawan siapa pun yang mencoba mengancam keutuhan NKRIJenderal Djoko menegaskan, keputusan untuk mendeklarasikan perang memang bukan wewenang TNI
BACA JUGA: Keluarkan Sinyal Kirim TKI ke Malaysia
Namun, jika hal itu terjadi, TNI sudah dalam kondisi siap.“Tugas pokok TNI adalah menjaga NKRI
BACA JUGA: Lhokseumawe Usulkan Ratusan Honorer ke BKN
Pernyataan Jenderal Djoko setidaknya menjawab bahwa minimnya peralatan perang tidak menjadi penghalang untuk bersikap, bahwa arogansi negara tidak bisa dibiarkan!Dilansir Jambi Independent (grup JPNN), lebih lanjut mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menambahkan, pada 6 September nanti pemerintah Indonesia akan melakukan perundingan dengan Malaysia guna membicarakan persoalan yang terjadiSelama ini dalam hubungan dengan Malaysia, lanjut Djoko, Indonesia memang selalu mengedepankan diplomasi, termasuk masalah penangkapan tiga PNS Kementrian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Polisi Diraja Malaysia beberapa waktu lalu.
Di tempat terpisah, Menlu Marty Natalegawa menyatakan bahwa pihaknya telah mendesak Menlu Malaysia untuk melakukan investigasi terhadap penangkapan tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan di perairan Bintan, Kepulauan Riau tanggal 13 Agustus laluMarty mengaku telah merespons keras tindakan diluar batas kewajaran tersebut"Saya sudah telepon langsung Pak Menlu Malaysia, saya desak mereka untuk bertanggungjawab," kata Marty.
Malaysia, menurut Marty, telah siap melakukan investigasi untuk kemudian hasilnya disampaikan pada pemerintah IndonesiaSelanjutnya kedua negara sepakat untuk melakukan perundingan terkait sengketa perbatasan itu di kota Kinabalu, Malaysia 6 September mendatangPerundingan itu akan fokus pada dua halYang terutama adalah perlindungan terhadap WNI di luar neger"Karena saya yakin kita semua terganggu dan terusik dengan langkah Malaysia,"ujarnya.
Agenda kedua yang akan dibahas adalah terkait sengketa perbatasan Indonesia-MalaysiaSegmen yang belum selesai antara lain perbatasan di sisi Selat Malaka, Selat Malaka bagian selatan, dan Laut SulawesiMarty mengatakan pemerintah telah memiliki strategi khusus dalam perundingan tersebut.
"Saya mencoba melaksanakan diplomasi, tidak semua bisa dibocorkan ke publikYang jelas, perundingan tidak akan selesai dalam satu hariDengan Vietnam saja baru selesai setelah 32 tahun," ujar Marty.
Persoalan RI-Malaysia ini terbukti disikapi dengan serius oleh pemerintahIndikatornya, Marty bahkan rela membatalkan jadwal kunjungan ke Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) yang sebelumnya dijadwalkan pada 24-28 Agustus 2010Padahal, kunjungan ke kedua negara itu bertujuan untuk membahas masalah bilateral, namun tidak tertutup kemungkinan membahas juga perkembangan yang terjadi di Semenanjung Korea(zul/can/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... BJ Habibie Masih Berduka
Redaktur : Tim Redaksi