jpnn.com, MATARAM - DPW PSI NTB terus mematangkan persiapan untuk menghadapi pemilu 2024 mendatang.
Ketua DPW PSI NTB Dian Sandi Utama mengatakan pihaknya tengah melakukan perekrutan saksi partai untuk ditempatkan di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).
BACA JUGA: Hasil Survei Terbaru Puspoll Indonesia: Elektabilitas PSI, Ya Ampun
Pria yang kerap disapa DSU ini mengungkapkan bahwa konsep saksi PSI berbeda dari Pemilu sebelumnya.
Untuk Pemilu 2024 nanti, kata DSU, DPP PSI telah menetapkan bahwa para saksi yang akan ditugaskan nanti diberi nama Pasukan Solidaritas.
BACA JUGA: Anak Jadi Pengedar Psikotropika Ilegal Sejak SMP, Lilis Karlina Tahu?Â
"Pileg 2024 nanti, PSI akan menggeser definisi saksi seperti pada umumnya," katanya kepada JPNN.com melalui sambung telepon, pada Minggu (26/3).
Dia menyebutkan bahwa, saksi-saksi yang akan direkrut oleh PSI itu tidak hanya sekedar melaksanakan fungsi pengawalan suara saja. Akan tapi juga sekaligus jadi mesin pemenangan partai di tingkat TPS.
BACA JUGA: PSI Minta Pemprov DKI Jakarta Tetap Sigap Layani Warga Saat Ramadan
Tidak tanggung-tanggung, DSU menyampaikan setiap Pasukan Solidaritas yang telah terdaftar di DPP PSI akan menerima salary (gaji) selama 6 bulan.
"Sesuai dengan instruksi dari DPP, jumlah Pasukan Solidaritas yang harus kami siapkan disetiap TPS adalah 2 orang per TPS," ujar DSU.
DSU pun menjelaskan bahwa, kriteria orang yang harus direkrut adalah by name by address (sesuai alamat TPS).
"Makanya baru terdaftar satu orang dan itu dilakukan oleh pengurus DPD Kabupaten dan Kota. Itu mereka diberikan gaji selama 6 bulan langsung oleh DPP," jelas DSU.
Menurut DSU, para saksi itu akan diberdayakan untuk fokus menjaga pemilih, menjaga suara, dan menjaga TPS.
"PSI hari ini memang sedang merekrut Pasukan Solidaritas, itu dilakukan oleh pengurus DPD kabupaten dan kota," tegas DSU.
Menariknya lagi, lanjut DSU, para saksi ini akan menjadi mesin partai di bawah dan mereka bukan mencoblos nama caleg, tetapi langsung lambang partai.
"Untuk menghindari konflik kepentingan pengurus dan honor mereka langsung dari DPP,” terang DSU.
Lebih jauh DSU menguraikan bahwa, proses rekrutmen Pasukan Solidaritas ini lebih selektif dan ketat.
Hal itu untuk memastikan kualitas saksi. Baginya, tugas yang akan diemban saksi cukup vital terkait dengan kerja-kerja pemenangan partai.
"Jadi dua orang Pasukan Solidaritas per-TPS itu, harus berdasarkan domisilinya, enggak bisa kayak dulu yang asal comot," ungkapnya.
Menurut DSU, Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti telah meminta kepada seluruh pengurus DPD untuk terus merekrut agar segera masuk database saksi DPP.
Sedangkan DPW, ujar DSU, tidak melakukan perekrutan karena perintahnya ke pengurus DPD Kabupaten dan Kota.
"Untuk nama-namanya saat ini sudah ada di tangan para pengurus DPD, sudah mulai mereka daftarkan ke DPP. Setelah itu akan dilakukan pelatihan oleh pengurus DPD,” pungkasnya.(mcr38/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Edi Suryansyah