jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka Sidang Umum ke-44 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) di Hotel Fairmont Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (7/8).
Peresmian pembukaan Sidang AIPA dilakukan Presiden Jokowi didampingi Ketua DPR RI Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman.
BACA JUGA: Putu BKSAP Berharap Sidang AIPA Menjadikan ASEAN Kekuatan Utama di Asia Pasifik
"Dengan mengucap Bismillah, Sidang Umum ke-44 AIPA secara resmi saya buka,” kata Jokowi.
Sidang AIPA kali ini mengusung tema ‘Responsive Parliaments for a Stable and Prosperous ASEAN’ atau ‘Parlemen yang responsif untuk ASEAN yang stabil dan sejahtera'.
BACA JUGA: Imparsial Soroti Aksi Mayor Dedi Hasibuan Mendatangi Kasat Reskrim Polrestabes Medan
Ketua Desk Kerja sama Regional BKSAP DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan sidang umum AIPA secara politik akan mendorong stabilitas kawasan ASEAN agar terus terjaga perdamaian dan kedamaiannya.
Putu juga menyampaikan bahwa negara-negara ASEAN harus mampu secara mandiri mengawal berbagai permasalahan atau tantangan di kawasan untuk menjaga stabilitas politik, keamanan, dan mweujudkan kesejahteraan masyarakatnya.
BACA JUGA: Reza Indragiri: Bayangkan Jika Rocky Gerung dan Jokowi Duduk Bersama
"Karena, ASEAN ini merupakan kawasan yang sangat strategis ke depan, dan memang kawasan yang banyak dilirik karena mempunyai data tarik yang besar,” ucapnya.
Selain itu, dia menyebut sidang AIPA juga akan membahas isu penanganan demokrasi di Myanmar, merealisasikan SDG'S, dan upaya mewujudkan ekonomi hijau. Pembahasan sejumlah isu tersebut melibatkan parlemen perempuan dan parlemen muda AIPA.
"Isu seperti kesetaraan gender pada komite perempuan, isu keterlibatan pemuda pada komite kepemudaan, komite politic, economy, sosial dan komite organisasi yang membahas berbagai isu internal AIPA, juga tentunya akan mengangkat soal sawit, nikel, konflik Rusia Ukraina, Myanmar, SDGs, dan green economy," tuturnya.
Wakil ketua BKSAP DPR RI itu mengatakan Indonesia sebagai ketua AIPA mendorong penerapan lima poin konsensus oleh Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer, karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis.
Adapun lima poin konsensus itu, pertama, tidak adanya kekerasan dan setop konflik yang terjadi. Kedua, agar semuanya kembali damai. Ketiga, adanya mediasi dari spesial envoy.
"Isu-isu yang berhubungan dengan human right atau kemanusiaan harus dijaga karena banyak pengungsi jangan sampai merugikan masyarakat yang tidak berdosa," ucap Putu Rudana.
Poin terakhir yang ingin dicapai adalah ASEAN bakal mengirim utusan/envoy untuk mengawal proses demokratisasi di Myanmar.(fat/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam