jpnn.com - JPNN.com - Pemerintah diminta menyampaikan data lengkap untuk membantah isu banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, khususnya yang datang dari China.
Tidak cukup hanya dengan menyebutkan jumlahnya saja. "Presiden Joko Widodo harus lebih transparan dan detail dalam mengungkapkan di mana saja buruh asal China," ujar Direktur Eksekutif Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin, Sabtu (24/12).
BACA JUGA: Duh, Perusahaan Kalbar Pekerjakan Ribuan Buruh Tiongkok
Menurut Said, data yang terperinci penting sekali dibuka sebagai bentuk keterbukaan pemerintah. Kalau ada yang meragukan data itu, mereka bisa langsung cross check ke lapangan.
Said menduga, jumlah 21 ribu yang disebutkan pemerintah, hanya untuk buruh China yang terdaftar alias bekerja secara resmi di Indonesia. Mereka adalah tenaga kerja legal yang memiliki surat keterangan izin bekerja dari Menteri Tenaga Kerja melalui dinas-dinas di daerah.
BACA JUGA: Buruh Ilegal Asal Tiongkok Marak, Ini Masalah NKRI!
"Nah, yang menjadi persoalan sebetulnya bukan tenaga kerja yang resmi itu. Buruh China yang dianggap bermasalah dan diperkirakan jumlahnya ratusan ribu bahkan jutaan itu adalah mereka yang bekerja secara ilegal, " tutur Said.
Said mengaku mendapatkan informasi dari internal serikat buruh, bahwa tenaga kerja ilegal asal Tiongkok banyak direkrut untuk pekerjaan di proyek-proyek pembangkit listrik investasi dari Negara Tirai Bambu tersebut. Seperti di Banten, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.
BACA JUGA: Politikus PKS Cek soal TKA di Kalsel, Hasilnya...
"Jenis pekerjaan yang diberikan kepada mereka adalah pekerjaan kasar yang itu sebetulnya harus diprioritaskan oleh pemerintah sebagai lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah, " tukas Said.
Menurut Said, sinyalemen banyaknya buruh Tiongkok ilegal melampaui angka yang disebutkan oleh presiden, juga diperkuat banyaknya temuan mereka dipekerjakan di sektor manufaktur, jasa, dan bidang-bidang lainnya.
"Kalau pekerjaan tukang batu dan penjaga toko saja kita harus impor dari China, itu kan sudah sangat keterlaluan. Itu artinya pemerintah tidak berpihak pada rakyatnya sendiri, " pungkas Said.
BACA ARTIKEL LAINNYA... Di Balik Serbuan Tenaga Kerja dari Tiongkok...
Redaktur & Reporter : Ken Girsang