jpnn.com - JAKARTA - Sikap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam rapat terbuka Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penetapan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu 2014, di Jakarta, Senin (4/11) malam, dinilai aneh.
Pasalnya, pada rapat pleno terbuka KPU 23 Oktober lalu, Bawaslu merekomendasikan KPU menunda penetapan DPT. Karena terdapat 10,8 juta data pemilih yang bermasalah.
BACA JUGA: KPU Dianggap Paksakan Diri Tetapkan DPT
Namun dalam rapat pleno, Senin malam, Bawaslu justru menyatakan maklum jika KPU segera menetapkan DPT. Padahal menurut Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, masih terdapat 10,4 juta data pemilih yang bermasalah.
"Kalau pun 10,4 juta data bermasalah yang masih tersisa itu temuan Bawaslu, berarti sejak 23 Oktober lalu hanya 400 ribu data yang berhasil dibersihkan. Tapi kenapa Bawaslu seolah-olah menyetujui penetapan DPT?" ujar Ray, di Jakarta, Selasa (5/11).
BACA JUGA: Bawaslu Harapkan Parpol Tak Curigai KPU
Atas sikap Bawaslu yang terkesan mendorong KPU menetapkan DPT di tengah ketidakjelasan kinerja KPU dalam mengelola DPT, menurut Ray, makin mendorong pendapat pentingnya lembaga ini kelak dievaluasi.
Alasannya, Bawaslu dibuat bukan untuk memahami bagaimana KPU telah bekerja keras. Tapi dibentuk untuk mencegah dan memastikan agar KPU dan peserta pemilu tidak melakukan pelanggaran peraturan pemilu.
BACA JUGA: KPU Tetapkan 188 Juta Pemilih Masuk DPT Pemilu 2014
"Tindakan Bawaslu memahami posisi KPU bukanlah menunjukan kearifan sikap. Tetapi justru menunjukan kebingungan akan posisi dan kewenangan dirinya," ujar Ray. (gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... PAN Minta KPU Segera Tetapkan DPT
Redaktur : Tim Redaksi