jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) semakin kencang menolak kebijakan sekolah lima hari.
Bahkan ada instruksi kepada seluruh elemen NU di daerah, supaya kompak menolak kebijakan itu. Sementara kelompok lain menuding aksi penolakan sudah cenderung bermuatan politis.
BACA JUGA: NU Kerahkan Belasan Ribu Massa
PBNU mengeluarkan surat instruksi penolakan pada selasa malam (8/8). Secara garis besar ada dua instruksi PBNU. Yaitu gelar aksi dan sikap menolak Permendikbud 23/2017 tentang Hari Sekolah serta kebijakan lain yang merugikan madrasah diniyah.
Kemudian mendesak gubernur, walikota, serta gubernur juga ikut menolak kebijakan itu. Menurut PBNU sikap penolakan itu untuk menjaga harga diri dan martabat NU.
BACA JUGA: Mendikbud Tidak Ingin Sekolah jadi Satu-satunya Sumber Belajar
Wasekjend PBNU Masduki Baidlowi bahkan tidak melarang lembaga-lembaga NU di daerah untuk melakukan pengerahan massa selama tidak anarkis.
Baidlowi menyebut, instruksi ini merupakan hasil dari diskusi panjang pengurus NU. “Madrasah Diniyah selama ini selalu didiskriminasi,” katanya.
BACA JUGA: PBNU Setuju Banget Dana Haji Dinvestasikan ke Infrastruktur
Sekjen Kemendikbud Didik Suhardi mengatakan penerapan sekolah lima hari disesuaikan dengan program penguatan pendidikan karakter (PPK).
Terkait kekhawatiran mengganggu bahkan mematikan madrasah diniyah, dia membantahkan. ’’Sudah dijelaskan berkali-kali, madin tidak akan terhapuskan,’’ katanya di Jakarta kemarin (9/8).
Didik berharap segala bentuk respon terhadap penerapan sekolah lima hari itu tidak dikaitkan dengan urusan politik. Dia menjelaskan kenapa libur dua hari, karena keluarga juga bagian dari tempat pendidikan karakter.
Dengan waktu berkumpul bersama keluarga lebih banyak, diharapkan keluarga ikut menanamkan karakter kepada anaknya. Kemendikbud menegaskan tidak ada paksaan untuk menerapkan sekolah lima hari itu.
Direktur Eksekutif Ma’arif Institute Abdullah Darraz mengatakan suara penolakan sekolah lima hari sudah kental aroma politiknya.
’’Kebijakan pendidikan bukanlah instrument politik murahan untuk tawar-menawar kepentingan politik,’’ jelasnya.
Darraz menyangkan ada politisasi dengan memanfaatkan dunia pendidikan. Dia mengatakan penolakan sekolah lima hari dalam sepekan atau delapan jam sehari, tidak berdasar. Sebab Kemendikbud tidak mengeluarkan kebijakan full day school.
Terlepas ada sekolah yang beroperasi sampai sore, diharapkan bisa membuka ruang untuk lebih banyak menanamkan pendidikan karakter. ’’Itupun juga tidak harus dilakukan di sekolah selama delapan jam sehari,’’ kata dia.
Koordinator Eksponen Angkatan Muda Muhammdiyah (AMM) Muhammad Izzul Muslimin mengatakan, tidak ada kepentingan Muhammadiyah dalam kebijakan sekolah lima hari.
Aturan itu dikeluarkan semata-mata untuk menindaklanjuti peraturan pemerintah dan hasil rapat kabinet terbatas.
“Sama sekali Muhammadiyah tidak ada kepentingan,” tegas dia saat konferensi pers di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jalan Menteng Raya kemarin (9/8).
Menurut dia, Mendikbud mengeluarkan peraturan itu dalam rangka menjabarkan Nawa Cita yang menjadi program pemerintah, terutama dalam pembentukan karakter bangsa, sehingga tidak ada maksud untuk mendiskreditkan atau merugikan pihak tertentu.
Sebagai komponen bangsa, tutur dia, Muhammadiyah akan selalu mendukung setiap kebijakan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas.
Sebaliknya, salah satu Ormas Islam terbesar di Indonesia itu akan memberi kritik konstruktif terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat luas.
Izzul berharap, polemik sekolah lima hari itu bisa diselesaikan dengan cara tabayyun dan mencari titik temu.
“Jangan dijadikan sebagai alat untuk mempertajam perbedaan dan konflik di tengah masyarakat tanpa berusaha mencari solusi yang terbaik,” terang dia.
Ia menilai, penolakan terhadap kebijakan itu dengan asalan akan mematikan madrasah diniyah sangatlah berlebihan. Sebab, sampai sekarang madrasah diniyah tetap eksis.
Dia juga mengimbau kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk menyikapi persoalan itu dengan kepala dingin dan tidak mudah terhasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Masalah tersebut harus dihadapi dengan sikap dewasa.
Ketua Umum Ikantan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddique berharap agar dua pihak baik NU maupun Mendikbud bisa duduk bersama. “Ini kan cuma persoalan teknis, dicari lah jalan keluarnya, jangan membebani presiden,” katanya.
Memang menurut Jimly, pondok pesantren dan madrasah bisa terpengaruh cukup siginifikan oleh kebijakan ini. Ia berharap Kemendikbud mengakomodasi kepentingan keduanya juga.
Kepada NU, Jimly juga meminta untuk tidak bersikap keras hanya karena menteri pendidikan adalah kader Muhammadiyah. “Kalau mereka mau, ICMI juga bisa menjadi penengah,” ungkapnya. (wan/lum/tau)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sekolah Lima Hari, Selamat Tinggal PR
Redaktur & Reporter : Soetomo