jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 28 Universitas dan Perguruan Tinggi di DKI Jakarta menggelar seminar interaktif dengan tema "Menakar Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pengalihan Subsidi BBM" pada Rabu (7/9).
Seminar tersebut dihadiri lebih dari 100 mahasiswa beserta para presiden mahasiswa dari masing-masing universitas dan perguruan tinggi se-DKI Jakarta.
BACA JUGA: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Mataram Kembali Ricuh, 3 Orang Diamankan, 1 Bawa Sajam
Ketua Pelaksana Seminar Farid Sudrajat menyebutkan seminar tersebut menjadi ajang silaturahmi dan dialog antara mahasiswa dan pemerintah.
Mahasiswa Program Studi Hukum Universitas Jayabaya itu juga mengatakan seminar interaktif ini menghasilkan poin-poin usulan yang akan diberikan kepada pemerintah.
BACA JUGA: Mahasiswa Riau Demo Lagi dengan 7 Tuntutan, soal BBM hingga Dosen Cabul
“Dalam ruang diskusi ini menghasilkan usulan-usulan, terobosan-terobosan, dan gagasan baru dalam upaya mengenai pengalihan subsidi BBM dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan selanjutnya,” kata Farid.
Berbagai usulan tersebut, lanjut dia, akan menjadi pertimbangan pemerintah mengenai pembuatan dan penguatan kebijakan dalam kaitannya pengalihan subsidi BBM.
BACA JUGA: Adian PDIP Sentil Demokrat yang Mengkritik Kenaikan Harga BBM, Irwan Fecho: Cara Pikirnya Tidak NKRI
Farid mengingatkan saat ini dunia sedang menghadapi ancaman krisis global. Indonesia sebagai negara berkembang, perlu mempersiapkan segala kebutuhan guna menghadapi krisis tersebut.
“Kita paham dan ketahui bersama, bahwa Indonesia saat ini membutuhkan usulan dan masukan dalam menghadapi krisis global yang mengancam, seperti krisis pangan, krisis kesehatan, krisis keuangan, dan krisis energi,” ujarnya.
Dia berharap usulan-usulan yang dilahirkan dalam kaitannya pembuatan dan penguatan kebijakan pemerintah mengenai pengalihan subsidi BBM dapat menjadi langkah strategis pemerintah dalam menghadapi krisis global.
Menurut Farid, situasi saat ini memerlukan beragam ide dan gagasan berupa usulan dan masukan sebagai upaya bersama-sama, bersinergi bersama pemerintah dalam menghadapi ancaman krisis global.
Sebelumnya, pemerintah telah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi jenis Solar dan Pertalite.
Penyesuaian harga tersebut terjadi setelah harga minyak mentah dunia melonjak tinggi. Hal tersebut disebabkan salah satunya oleh perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina.
Kepala BPH Migas Kementerian ESDM Erika Retnowati menyebutkan dalam paparannya jika perang yang sedang berkecamuk memberikan dampak yang besar pada beberapa komoditas.
“Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina memberikan dampak yang besar pada beberapa komoditas, seperti batu bara, kemudian minyak, dan gas alam,” tegas Erika Retno.
Erika juga menyebut jika Kementerian ESDM bertanggung jawab terhadap pengendalian dan pengawasan distribusi BBM.
“Melalui kebijakan pemerintah, misalnya saja Perpres Nomor 191 tahun 2014, selain itu BPH migas juga mengeluarkan aturan terkait pembatasan volume Solar yang boleh dibeli masyarakat. Selanjutnya ada aturan terkait rekomendasi yang diberikan kepada petani, nelayan, dan UMKM," katanya.
Bersamaan dengan penyesuaian harga BBM di Indonesia, pemerintah juga turut memberikan bantalan berupa bantuan sosial (bansos) jenis Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Staf Khusus Kementerian Sosial Luhur Budijarso memaparkan data yang dikeluarkan oleh World Bank, bahwa setelah pandemi ada sekitar 150 juta orang di dunia, termasuk Indonesia, tiba-tiba menjadi orang miskin.
“Indonesia adalah salah negara yang rentan jatuh miskin setelah pandemi, terlebih dengan adanya perang Rusia-Ukraina," kata Luhur.
Pemerintah melakukan berbagai upaya membuat masyarakat rentan yang terdampak tersebut memiliki ketahanan, sehingga saat penyesuaian harga BBM masyarakat tidak jatuh miskin.
“Kementerian Sosial kemudian mengemban amanah di UU Nomor 13 tahun 2011, negara ingin agar kita tuh betul-betul berpihak dan melakukan tindakan afirmasi pada rakyat miskin," lanjut Luhur.
Jika berbicara pengentasan kemiskinan, lanjut Luhur, maka kuncinya adalah afirmasi sasaran penerima manfaat. Distribusi bansos tepat sasaran menjadi bagian terpenting dalam memastikan seseorang terhindar dari kemiskinan.
Direktur Kelembagaan dan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan Heru Widianto juga mengeluhkan adanya distribusi bantalan sosial tidak tepat sasaran.
Menurut Heru, distribusi tidak tepat sasaran sangat merugikan masyarakat ekonomi ke bawah.
Sebagai bentuk kehadiran negara, lanjutnya, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan program bernama Subsidi Gaji (Bantuan Subsidi Upah).
BSU ini bertujuan untuk menjaga daya beli para pekerja berupa bantuan cash kepada kurang lebih 16 juta orang.
Kementerian Ketenagakerjaan juga telah mempersiapkan semuanya melalui Permenaker No. 10 tahun 2022 tentang Bantuan Pemerintah Bersubsidi.
Plt. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI Wahyu Utomo turut menjelaskan dalam paparannya mengapa negara harus melakukan reformasi agar subsidi tepat sasaran.
“Ada empat alasan utama, yaitu adanya akumulasi ketidakadilan, munculnya kontraproduktif destruktif (tidak efektif), adanya ketidakefesienan, dan adanya disinsentif (kesempatan mengembangkan EBT yang terhambat)," katanya.
Dalam penyesuaian harga BBM, pemerintah mengontrol konsumsi BBM agar terkendali dan tidak ada ketidakadilan serta kesenjangan ekonomi dan sosial.
Selain itu, pemerintah memberikan kesempatan dalam pengengembangan EBT secara kompetitif.(fri/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Friederich Batari