jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan karena potensi bibit siklon tropis 94W, sebagaimana disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Dia berharap tim siaga bencana memantau lingkungan sekitar secara aktif, untuk mendeteksi sejak awal gejala terjadinya potensi bencana baik banjir bandang, longsor, angin kencang ataupun gelombang tinggi.
BACA JUGA: Ini Dampak yang Terjadi dari Siklon Tropis Odette
Azis meminta pemerintah daerah dapat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrem seperti puting beliung, hujan lebat disertai kilat/petir, dan hujan es dan dampak yang dapat ditimbulkan seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang.
"Perlu ditingkatkan koordinasi BNPB dengan pemeritah daerah untuk kesiapsiagaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan masing-masing. Upaya ini bertujuan untuk mencegah dampak yang mungkin timbul," jelas Azis Syamsuddin dalam keterangannya, Rabu (14/4).
BACA JUGA: Dihantam Gelombang dan Badai Siklon Tropis Seroja, Sejumlah Kapal Rusak dan Karam
Azis berharap kordinasi yang dilakuan menyasar komunikasi risiko yang ditujukan kepada masyarakat mengenai potensi bahaya untuk menjauh dari kawasan lereng rawan longsor, maupun permukiman yang berada di tepi sungai.
"Tentu kami semua berharap pemerintah daerah selalu siap siaga mengevakuasi warga masyarakat yang tinggal di daerah risiko bencana tinggi, seperti lembah sungai, bawah lereng rawan maupun tepi pantai," terangnya.
BACA JUGA: Waspada! Siklon Tropis Seroja Pengaruhi Gelombang Laut di Selatan Jatim
Lebih lanjut Azis meminta adanya pemantauan ruang udara dan kondisi bandara secara terus menerus, berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Airnav untuk menerbitkan informasi peringatan, berupa Sigmet dan Aerodrome Warning.
Pemerintah provinsi, harap dia, mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) daerah yang terkoneksi dengan pusat-pusat data, informasi dan komunikasi kelembagaan.
“Sehingga langkah cepat bisa dilakukan dalam pembentukan pos komando serta aktivasi rencana kontinjensi menjadi rencana operasi," papar Azis.
Dari data dan laporan yang diterima DPR melalui BNPB bahwa peringatan dini dan kesiapsiagaan perlu dilakukan di 30 wilayah administrasi setingkat provinsi.
Yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung.
Selanjutnya Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah.
Kemudian, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat dan Papua. (*/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur & Reporter : Boy