jpnn.com, JAKARTA - Komisi V DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes dan PDTT) Abdul Halim Iskandar, Senin (31/8).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Lasarus itu membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019, dan realisasi APBN TA 2020 hingga Agustus 2020.
BACA JUGA: DPR RI Apresiasi Serapan Anggaran Kemenpora di 2019
Berdasar laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, Kementerian PUPR, Kemenhub, serta Kemendes dan PDTT meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
Menteri Basuki menjelaskan alokasi pagu awal Kementerian PUPR adalah Rp 120,21 triliun.
BACA JUGA: Pimpinan Buruh Apresiasi Kepada Pimpinan DPR RI Terkait RUU Ciptaker
Setelah realokasi, anggarannya menjadi Rp 75,63 T alias berkurang Rp 44,58 triliun untuk refocussing Covid-19.
Kemudian, ada luncuran hibah luar negeri dan percepatan SBSN Rp 8,39 triliun, dan tambahan anggaran untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN) untuk prioritas nasional food estate maupu kawasan industri sebesar Rp 1,67 triliun.
BACA JUGA: Sudah Ada Tol Trans Sumatera, Pak Basuki Tegaskan Pemerintah Tetap Peduli Jalintim
“Jadi, total anggaran yang harus dipertanggungjawabkan 2020 adalah Rp 85,70 triliun,” kata Basuki dalam rapat di ruang Komisi V DPR, Kompleks Parlemen, Jakarta itu.
Basuki menjelaskan, realisasi anggaran Kementerian PUPR sampai 30 Agustus 2020 adalah progres keuangan 48,13 persen.
“Ada sisa 41,17 persen karena ada tambahan jadi Rp 85 triliun, sehingga persentasenya hanya sedikit naik menjadi 48,13. Sementara progres fisik 48,15 persen,” ungkap Basuki.
Dia menjelaskan pihaknya sudah mengambil upaya mempercepat realisasi anggaran.
Antara lain, mempercepat pelaksanaan program padat karya agar tepat waktu dan sasaran untuk penyerapan Triwulan IV dimajukan ke Triwulan III.
Kemudian, melakukan revisi Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) untuk pemanfaatan anggaran yang berpotensi tidak terserap.
Mempercepat pemanfaatan sisa lelang untuk program prioritas.
Mempercepat belanja pencegahan Covid-19, dan memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai target.
Sementara Menhub Budi Karya menjelaskan pagu awal 2020 Kemenhub adalah Rp 43,1 triliun.
Saldo awal BLU/PNBP Rp 611,13 trilun, luncuran SBSN/PHLN Rp 2,823 triliun, penghematan Rp 10,4 triliun.
Sehingga pagu akhir anggaran Kemenhub 2020 adalah sebsar Rp 36,1 triliun.
“Realisasi anggaran per 31 Agustus 2020 adalah 45,72 persen atau senilai Rp 16,34 triliun,” ujar Budi.
Ia menjelaskan penyerapan anggaran mengalami kendala dan hambatan.
Antara lain, pandemi Covid-19, menyebabkan penyerapan anggaran mengalami hambatan pada kegiatan pendidikan, penelitian, pembangunan dengan adanya kebijakan physical distancing.
Kemudian, penerimaan PNBP dan BLU yang belum mencapai target sehingga penyerapan tidak dapat direalisasikan.
Ada pula permasalahan sebagian lahan masih dalam proses pembebasan.
Serta sebagian kegiatan fisik dalam proses perizinan (Analisis Mengenai Dampak Linkungan/Amdal, dan Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW), dan pembayaran termin kegiatan tidak sesuai jadwal.
Budi menjelaskan atas beberapa kendala dan hambatan itu, Kemenhub membuat rencana percepatan penyerapan anggaran.
Antara lain, melakukan realokasi anggaran yang belum terserap.
“Saat ini ada Rp 700 miliar yang sedang kami usulkan kepada Kemenkeu,” kata Budi.
Dia menambahkan berikutnya adalah mengubah sumber pendanaan (dari rupiah murni menjadi SBSN) terhadap kegiatan yang terkena penghematan.
Melakukan lelang tidak mengikat, dan memonitor rencana penarikan dan sesuai jadwal/termin.
Berkoordinasi dengan instansi terkait terhadap permasalahan lahan dan perizinan, serta optmalisasi sisa kegiatan untuk pembangunan infrastruktur.
Kemudian dari Menteri Abudl Halim menjelaskan pagu anggaran kementeriannya setelah realokasi adalah Rp 2,573 triliun.
Dia menjelaskan realisasi penyerapan anggaran per 26 Agustus 2020 adalah 55,55 persen.
“Pada 31 Agustus lebih tinggi lagi dibanding 26 (Agustus). Jadi, tiap saat mengalami kenaikan,” katanya.
Dia menjelaskan realisasi anggaran pada 2018 lalu adalah 92,73 persen dan 2019 sebesar 96,21 persen. (boy/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Boy