jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah segera menempuh jalur hukum untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Rencananya, pemerintah akan mendaftarkan gugatan ke pengadilan untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) pengusung khilafah itu.
Sebagaimana pernyataan Menkopolhukam Wiranto, pemerintah menganggap HTI tak berkontribusi positif bagi NKRI dan Pancasila. TNI pun berpendirian serupa.
BACA JUGA: MUI Anggap Pemerintah Tepat soal Pembubaran HTI Lewat Pengadilan
"Sudah ditegaskan oleh Menkopolhukam, itu berarti mewakili TNI," ujar Panglima TNI Jenderal Gator Nurmantyo di kompleks Istana Negara, Kamis (12/5).
Gatot juga menepis sebuah kajian pada 2010 yang menyebut HTI eksis karena dukungan militer. "Bohong semuanya," pungkas Gatot.
BACA JUGA: Bacalah, Larangan Tegas untuk Anggota HTI
Sebelumnya Wiranto menyatakan, pemerintah akan membubarkan HTI. Menurutnya, HTI tidak berperan positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
Selain itu, kegiatan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan asas dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD NKRI 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Pembubaran Ormas Anti-Pancasila Harus Didukung Semua Kalangan
BACA ARTIKEL LAINNYA... Solusi Gubernur Ganjar Atas Gesekan Wacana Pembubaran HTI
Redaktur : Tim Redaksi