jpnn.com, JAKARTA - Pakar kriminologi dari Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala berpendapat implementasi pasal terkait kohabitasi di KUHP baru tidak akan melanggar hak asasi manusia (HAM).
"Soal kohabitasi, optimistis (tidak melanggar HAM). Kan, kalimat dalam pasalnya amat jelas, yakni delik aduan," kata Adrianus saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (14/12).
BACA JUGA: KUHP Baru Tidak Memengaruhi Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Bali
Dia menyampaikan pendapat tersebut ketika membahas mengenai penegakan pasal-pasal di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Menurut Adrianus, penerapan Pasal 412 KUHP tentang hidup bersama tanpa pernikahan (kohabitasi) tidak akan melanggar atau mencederai HAM.
BACA JUGA: Apin BK Bos Judi Online Terbesar di Sumut Diserahkan kepada Jaksa, Lihat Ekspresinya
Terkait perdebatan publik tentang pasal itu, Adrianus menilai sebaiknya para aparat penegak hukum tidak melawan wacana tersebut dengan wacana, tetapi menjawabnya dengan perbuatan nyata.
"Caranya, bekerja sesuai prosedur, menegakkan ketentuan tanpa minta uang dan tanpa pakai kekerasan, apa adanya saja," ujar Adrianus.
BACA JUGA: Penjelasan Taufik soal Pasal Perzinaan di KUHP Baru
Dengan begitu, dia meyakini kekhawatiran masyarakat terkait pelanggaran HAM maupun batas-batas privasi dapat ditepis.
Sebelumnya, Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej menyebut pasal tentang kesusilaan dalam KUHP bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindak kesewenang-wenangan.
"Ketika pasal ini diatur di KUHP, pasti tidak ada penggerebekan dan tidak ada razia," ujar Eddy -sapaan Edward dalam seminar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Eddy menjelaskan selama ini di beberapa daerah terdapat aturan yang membuat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia dan penggerebekan dengan memasuki hotel dan penginapan.
Setelah pasal itu diatur dalam KUHP dan diberikan penjelasan, kata Eddy, maka semua peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak berlaku.
"Justru memberikan perlindungan dari kesewenang-wenangan Satpol PP di daerah," ucap Eddy.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam