jpnn.com, JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) DPR RI bersama-sama pemerintah telah semaksimal mungkin meletakkan seluruh asumsi APBN 2025 dalam menjawab berbagai risiko dan tantangan setahun ke depan.
Hal tersebut disampaikan Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI HM Said Abdullah saat konferensi pers tentang Kebijakan Fiskal dan Postus APBN 2025 di Jakarta, Kamis (19/9/2024).
BACA JUGA: Badan Anggaran DPR RI Setujui RUU APBN 2025, Sebegini Target Pendapatan Negara
Said Abdullah mengaku persembahan terakhir Badan Anggaran periode 2019-2025 bersama pemerintah ini menjadi karya yang baik buat pemerintahan ke depan, rakyat, bangsa dan negara.
“Hal ini juga untuk menjawab kebutuhan anggaran dari Presiden terpilih Jenderal (Purn) Prabowo Subianto,” ujar Said Abdullah.
BACA JUGA: RUU APBN 2025 Kasih Keleluasaan Prabowo Tambah Kementerian
Menurut Said, Banggar DPR bersepakat dengan Pemerintah untuk menargetkan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang akan diwujudkan dalam bentuk strategi kebijakan fiskal jangka pendek, difokuskan pada:
Pertama, pendidikan bermutu, melalui program peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan penguatan sekolah unggulan.
BACA JUGA: GP Ansor: APBN 2025 Landasan Keberlanjutan Pemerintahan Jokowi kepada Prabowo
Kedua, kesehatan berkualitas dengan pembangunan rumah sakit yang berkualitas, pemeriksaan kesehatan gratis serta akselerasi penurunan stunting.
Ketiga, pengentasan kemiskinan dan pemerataan, melalui perlindungan sosial, rumah layak huni dan terjangkau serta Progam Desa Mandiri, lumbung pangan.
Keempat, pertumbuhan ekonomi tinggi melalui hilirisasi, akselerasi investasi berorientasi ekspor, serta transformasi ekonomi hijau.
“Target jangka pendek tersebut, kami pandang sebagai fokus Pemerintah yang harus dicapai pada tahun 2025,” ujar Said.
Said mengaku sudah berada pada track yang tepat untuk terus berlari menjadi negara maju pada tahun 2045 nanti.
“Kami sudah meletakkan Kerangka kerja yang cukup kokoh dalam asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025,” ujar Said.
Bahkan, kata dia, target pertumbuhan ekonomi yang kita sepakati sebesar 5,2 persen, lebih baik dari prediksi lembaga Internasional, seperti IMF, WB, OECD.
“Kami berharap pemerintah bisa segera melepaskan diri dari jebakan pertumbuhan ekonomi 5 persenan yang telah menghantui kita dalam satu dekade terakhir,” ujar Said.
Hal ini penting untuk diingatkan, jangan sampai kita masuk dalam jebakan yang sama dalam lima tahun ke depan.
Selain itu, kita ingin memastikan mesin ekonomi kita berada dalam kondisi yang prima untuk bisa tumbuh lebih baik ke depannya.
Begitu pula target pencapaian inflasi yang terkendali pada angka 2,5 persen. Di saat negara lain masih berjuang menurunkan angka inflasi kita sudah bisa mencapai angka inflasi normal sama seperti saat sebelum terjadinya krisis.
Namun, sekali lagi kita ingin mengingatkan, terjadinya fenomena deflasi yang sudah kita alami dalam empat bulan berturut-turut, semenjak bulan Mei 2024, dikhawatirkan hal ini mengindikasikan terjadinya penurunan daya beli masyarakat yang kemudian berdampak terhadap pelemahan ekonomi.
Untuk menjaga laju inflasi tersebut agar tidak menganggu kinerja Pemerintah baru nantinya, perlu memperkuat kolaborasi kebijakan antara Pemerintah dan BI.
Untuk menghasilkan bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang tepat dan terukur.
Menurut Said, Banggar DPR RI juga ingin mengingatkan kita semua bahwa persoalan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir membuat kita tidak berdaya.
Grafik transaksi kurs kita dalam jangka panjang cenderung melemah. Pada tahun 2025 pemerintah mengusulkan kurs Rp 16.100/USD.
Pimpinan Banggar DPR mendorong agar kurs bisa lebih rendah di level Rp 15.900/ USD.
Pada akhirnya kita sepakati pada angka Rp16.000/USD. Kita yakin dengan kebijakan transformasi struktur ekspor yang lebih bernilai tinggi dan menguatkan investasi serta kebijakan bauran sistem pembayaran yang beragam akan lebih membuat rupiah makin kuat.
"Kita juga perlu terus melihat dampak tingginya suku bunga SBN 10 tahun yang disepakati pada tingkat bunga sebesar 7,0 persen," ujar Said.
Menurut Said, perlu terus mewaspadai suku bunga SBN yang tinggi akan mendistorsi pasar keuangan domestik, memberikan dampak bagi sektor riil yang pada akhirnya menjadi beban bagi perekonomian nasional.
"Bersyukur Bank Indonesia telah menurunkan BI Rate, dari 6,25 persen menjadi 6 persen," ujar Said.
Kebijakan ini menjadi sinyal positif kedepan kita bisa menurunkan tingkat bunga, termasuk SBN sehingga beban bunga yang ditanggung pemerintah kedepan bisa lebih rendah.
Dia mengatakan pihaknya akan selalu berkomitmen untuk terus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN atau sebesar Rp 724,26 triliun sesuai amanat konstitusi.
Kita percaya Pemerintahan baru nantinya, akan lebih fokus untuk meningkatkan kualitas pendidikan.
Anggaran pendidikan ini dapat menopang sejumlah program strategis pemerintahan baru seperti renovasi sekolah, perbaikan MCK sekolah, makelar, membangun sekolah unggulan terintegrasi sebagai bagian dari Progran Quick Win Presiden terpilih.
Lebih lanjut, Said mengatakan persoalan buruknya kualitas gizi dan masih tingginya angka stunting harus menjadi persoalan yang harus diselesaikan segera.
Jangan sampai ini menjadi dosa kita bersama, melihat kondisi balita dan anak-anak kita. Hal ini terkait dengan masa depan bangsa kita.
Banggar DPR RI mengapresiasi kebijakan Pemerintah kedepan untuk menjadikan peningkatan kualitas SDM sebagai salah satu program unggulannya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan melalui pemberian makan bergizi dan susu gratis di sekolah dan pesantren serta bantuan gizi untuk anak balita, dan ibu hamil serta menyusui.
Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi dan nutrisi anak baik saat masih dalam kandungan, balita, dan pada usia sekolah.
Pada akhirnya akan meningkatkan kualitas SDM bangsa ke depan.
Terakhir, Badan Anggaran DPR bersama pemerintah selama tiga bulan ini telah menyelesaikan pembahasan APBN 2025.
Kita telah mengupayakan APBN 2025 ini menjadi jembatan transisi pemerintahan, agar Presiden terpilih bisa segera berlari kencang menjalankan program programnya dan tidak terkendala dengan mekanisme penganggaran.
“Oleh karena itu, postur anggaran telah kami sesuaikan dengan berbagai program strategis dari Presiden Prabowo Subianto ke depan,” ujar Said Abdullah.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari