jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) bersama Kementerian LHK bersama dengan Pemerintah Provinsi Riau terus melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Salah satu agenda yang dilaksanakan yaitu Rakor Sinergitas Peran Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (15/7) kemarin. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Hijazi mengungkapkan bahwa pihaknya sangat serius dalam menanggulangi karhutla.
BACA JUGA: Proyeksi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ekoregion Sulawesi dan Maluku
"Salah satu solusi agar masyarakat di Provinsi Riau tidak membakar lahan adalah memberikan subsidi dan peralatan berat untuk membantu mengolah lahan," ungkap Ahmad, Selasa (16/8).
Sementara itu, Plt. Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Raffles B. Panjaitan mengatakan, beberapa kejadian karhutla yang sudah terjadi bulan ini membuat semua pihak meningkatkan kesiagaan di lapangan.
BACA JUGA: Bareskrim Bersama KLHK Melepasliarkan Enam Komodo di NTT
Berbagai upaya yang telah dilakukan Manggala Agni KLHK adalah dengan melakukan pemadaman serta patroli terpadu dengan TNI, Polri, dan masyarakat sejak Mei 2019.
"Sejak kebakaran 2015 kami berupaya melakukan perubahan paradigma dengan mengutamakan pencegahan dengan patroli terpadu, kampanye, pelatihan bagi stakeholder, serta pembentukan dan pelatihan bagi Masyarakat Peduli Api (MPA),” ungkap Raffles.
BACA JUGA: Inilah Implementasi Peraturan Menteri LHK No.10 Tahun 2019Â tentang Gambut
Raffles menambahkan, patroli terpadu di wilayah rawan karhutla sedang diupayakan untuk dipermanenkan menjadi patroli rutin dengan komando bertingkat pada tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.
Raffles juga menerangkan bahwa program pemerintah yang mendukung penyiapan lahan tanpa bakar sudah banyak menunjukan hasil dan mendapat apresiasi dari negara lain.
Program ini menjadi solusi alternatif dalam mengelola bahan bakaran di lapangan yaitu dengan praktek pembuatan cuka kayu, kompos, dan briket arang.
Asisten Deputi Pengurangan Resiko Bencana Kemenko PMK Iwan Eka menambahkan, semua pihak harus fokus pada salah satu dari tujuh prioritas pada RPJMN 2020-2024 yaitu membangun lingkungan hidup, mencegah bencana, dan perubahan iklim.
Tenaga Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bidang Hukum Jhoni Siahaan, menjelaskan selain upaya pencegahan karhutla dan penyadartahuan masyarakat, penegakan hukum juga merupakan upaya prioritas pasca kebakaran hutan dan lahan agar tidak terulang.
"Dalam hal penegakan hukum kejahatan kehutanan kami mengharapkan terjalin koordinasi juga dengan Polri dan kejaksaan." ungkap Jhoni yang hadir dalam rakor.(cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Hari Terakhir Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK Gelar Eco Driving Fun Rally
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan