jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mempercepat upaya menurunkan angka prevalensi stunting pada anak.
Hal itu terungkap dalam diskusi bertajuk Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian Aksi Cegah Stunting yang digelar di Jakarta pekan lalu.
BACA JUGA: Pentingnya Pengetahuan Ibu tentang Makanan Bergizi
Acara yang diselenggarakan Kemenko PMK itu diikuti oleh Tim Pengerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dari tujuh provinsi, dinas, lembaga, dan organisasi daerah dari 23 kabupaten prioritas untuk intervensi stunting.
Deputi Bidang Peningkatan Kesehatan Kemenko PMK Sigit Priohutomo menjelaskan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dibutuhkan untuk mendorong pencapaian sasaran agenda pembangunan nasional yang menjadi target pemerintah.
BACA JUGA: Danone Indonesia Dukung Pencegahan Stunting di Jawa Barat
Pendekatan multisektor untuk melakukan konvergensi program pencegahan stunting harus dilakukan di semua tingkatan sejalan dengan strategi nasional pencegahan stunting.
“Kami berharap kabupaten prioritas yang hadir dapat memastikan sumber daya diarahkan dan dialokasikan untuk mendukung dan membiayai kegiatan-kegiatan prioritas, terutama meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan (ibu hamil dan anak usia 0-2 tahun),” kata Sigit.
BACA JUGA: The Habibie Center Beri Rekomendasi Pencegahan Stunting
Dokter spesialis obgyn Dwiana Ocviyanti menjelaskan, asupan nutrisi yang baik dan seimbang seperti protein hewani dan suplemen gizi mikro (vitamin dan mineral) bagi calon ibu dan ibu hamil serta pengecekan prakehamilan merupakan salah satu cara untuk mencegah terjadinya stunting pada anak.
Dokter spesialis anak Damayanti Rusli Sjarif menyatakan, penyebab utama stunting adalah asupan nutrisi yang tidak optimal.
Selain itu, kebutuhan nutrisi yang meningkat akibat kondisi kesehatan sub-optimal yang disebabkan oleh penyakit pada balita.
“Sangat penting untuk terus dilakukan pemantauan status gizi balita di fasilitas kesehatan dan penguatan kapasitas tenaga kesehatan di puskesmas dan rumah sakit agar dapat menerapkan sistem rujukan yang baik,” ujar Damayanti.
Damayanti juga merekomendasikan pangan olahan untuk keperluan medis khusus bagi balita yang mengalami gizi kurang, gizi buruk, prematuritas, dan alergi makanan.
Dalam program yang dilakukan di Kabupaten Pandeglang Banten, Damayanti mencontohkan pemerintah daerah setempat berkomitmen untuk melakukan upaya pencegahan stunting terintegrasi.
Beberapa upaya dilaksanakan mulai segi pendanaan, yaitu dengan melakukan penambahan anggaran pada APBD II serta penambahan menu dalam ADD.
“Penguatan regulasi untuk pencegahan stunting dibutuhkan untuk meningkatkan koordinasi diantara pemangku kepentingan yang terkait,” kata Damayanti. (jos/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... HUT ke-47, Korpri TNI Periksa 102 Anak & Penyuluhan Stunting
Redaktur & Reporter : Ragil