jpnn.com, SOLO - Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mendirikan stan di ajang Jambore Nasional dan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental, di Solo, 25-27 Agustus 2017. Stan itu ternyata memikat perhatian pengunjung.
Ada hal yang membuat pengunjung memasuki stan Ditjen AHU, yakni tentang layanan sistem AHU Online. Hampir setiap pengunjung memasuki stan Ditjen AHU antusias bertanya tentang sistem AHU Online ke petugas jaga.
BACA JUGA: E-Filing Renewal Trademark Kemenkumham Raih Top 40 Inovasi Pelayanan Publik
Salah sata pengunjung stan Ditjen AHU adalah Agus, seorang kepala desa di Klaten, Jawa Tengah. Dia ingin mengetahui secara langsung penggunaan pelayanan aplikasi Fidusia Online.
Agus menuturkan, petani di desanya ternyata sudah memanfaatkan pelayanan Fidusia Online. Menurutnya, petani yang menggunakan layanan Fidusia Online sudah tidak takut lagi bakal kehilangan harta tidak bergeraknya saat mengajukan kredit.
BACA JUGA: Kisah Pengejewantahan Pancasila Antara Petugas dan WBP Lapas Pekalongan
“Petani-petani tidak cemas lagi soal uangnya saat mengajukan kredit karena ada jaminan fidusia. Dan pelayanan konsultasinya bagus,” ucapnya saat mengunjungi stan Ditjen AHU, pada Sabtu (26/8).
BACA JUGA: 172 Pelajar Ikut Seleksi Calon Duta HAM
Pengunjung Jambore Nasional dan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental di Solo terlihat antusias bertanya mengenai layanan Fidusia Online di stan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkumham.
Ada pula pegawai Kejaksaan Negeri Situbondo bernama Bagus yang juga antusias dengan sistem AHU Online. Menurutnya, AHU Online sebagai terobosan dari Ditjen AHU sudah sangat membantu masyarakat.
Namun, dia mengharapkan untuk mekanisme pembayarannya tidak sekadar melalui layanan perbankan. Dia ingin pembayaran yang dananya menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) itu juga bisa melalui kantor pos di seluruh Indonesia. Dengan demikian masyarakat yang tinggal dipelosok dan tidak memilki akses ke perbankan lebih mudah untuk melakukan pembayaran.
“Ditjen AHU dapat bekerja sama dengan kantor pos sebagai loket pembayaran selain menggunakan perbankan,” cetusnya. “Sehingga mempermudah masyarakat yang tinggal di pelosok untuk melakukan pembayaran PNBP tersebut,” tambahnya.
Dalam ajang Jambore Nasional dan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental 2017, Ditjen AHU mendapatkan kesempatan mendirikan stan karena meraih penghargaan pelayanan publik terbaik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) selama tiga kali berturut-turut.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani yang membuka Jambore Nasional dan Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah juga juga sempat mengunjungi stan Ditjen AHU. Kehadiran Puan disambut langsung Direktur Jenderal AHU Freddy Harris.
Freddy di hadapan Puan menjelaskan, masyarakat yang datang ke stan Ditjen AHU begitu antusias untuk mengetahui pelayanan hukum umum berbasis online yang disediakan salah satu unit kerja di Kemenkumham itu. “Masyarakat di Solo antusias mengatakan pelayanan diberikan Ditjen AHU sudah semakin cepat dengan adanya AHU Online,” tuturnya kepada Menko PMK.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menkumham Beri Penghargaan untuk 2 Penyuluh Hukum Teladan BPHN
Redaktur & Reporter : Antoni