jpnn.com, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyiapkan barcode dua dimensi di setiap kemasan vaksin, sebagai salah satu upaya menutup celah yang membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi dalam pendistribusian vaksin maupun saat proses vaksinasi Covid-19.
Proses vaksinasi Covid-19 pun akan dilakukan secara ketat dengan memanfaatkan teknologi digital. Melalui kode batang tersebut, setiap pergerakan vaksin menuju masyarakat yang disasar bisa dipantau serta kemungkinan terjadinya data ganda bisa dihindari.
BACA JUGA: Catat, Inilah Vaksin Covid-19 Pilihan Arab Saudi
Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyatakan langkah tersebut sebagai bentuk efisiensi dan efektifitas dari program vaksinasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan distribusi vaksin dan terjadinya korupsi.
“Menurut saya memang barcode di setiap kemasan vaksin lebih efisiensi dan efektif yang arahnya untuk mencegah korupsi,” ujar Trubus, Selasa (19/1/2021).
BACA JUGA: Bamsoet Sebut Wartawan Rentan Terpapar Covid-19, Begini Alasannya
Menurutnya, agar efektif dalam program vaksinasi, pemerintah sebaiknya membuat pemetaan wilayah untuk mendahulukan atau memprioritaskan wilayah yang berkategori merah dibandingkan dengan wilayah berzona hijau.
“Kalau perlu dibuatlah seperti pemetaan untuk wilayah-wilayah yang kategori tinggi itu diprioritaskan, tinggi penularannya, sekarang kan masih PPKM, yang PPKM itu kan ada daerah misalnya Banten saja baru Tangerang Raya, Jawa Barat cuma Depok, Bogor sama Bekasi ditambah Bandung Raya. Jadi itu wilayah-wilayah kategori merah, menurut saya harus diprioritaskan,” ungkapnya.
BACA JUGA: Tepergok Satgas TNI Saat 4 Orang Ini Berbuat Terlarang Jam 2 Dini Hari, Begini Jadinya
Selain itu, barcode pada setiap vaksin, kata Trubus berguna untuk menghindari vaksin illegal yang diselundupkan dari pasar gelap. Sebab permintaan vaksin yang tinggi ada kemungkinan akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk mencari untung.
“Karena khawatir kita ada vaksin-vaksin yang diselundupkan vaksin ilegal, kadang kita kan pasar gelap selalu mewarnai. Jadi ada orang-orang yang mau memanfaatkan. Jangan kan itu kemarin saja tes antigen banyak yang dipalsukan, jadi menurut saya untuk menghindari pemalsuan-pemalsuan kemudian sekaligus mencegah mengenai korupsi dan maladeministrasi,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Menteri Erick bersama dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Kementerian BUMN menyiapkan sistem salah satunya bagaimana di vaksin itu ada barcode-nya, jadi sampai mobil itu bisa dipantau sehingga sampai ke provinsi dengan baik. Kami berharap setelah sampai ke provinsi juga hingga ke daerah terpencil terjaga baik," kata Erick Thohir di Gedung KPK Jakarta, Jumat (8/1/2021).
Erick Thohir menyampaikan hal tersebut seusai pertemuan antara dirinya dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, dua pimpinan KPK Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan, serta sejumlah pejabat terkait lain seperti Irjen Kemenkes Murti Utami dan Dirut Bio Farma Honesti Basyir.
"Dan, alhamdulillah ini kesempatan bagi bangsa kita, kapan lagi memperbaiki sistem data base kita yang selama ini terpencar-pencar jadi bisa dikumpulkan karena harus vaksinasi," tutur Erick.
Basis data tersebut, menurut Erick Thohir, juga akan didasarkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada di Kementerian Dalam Negeri karena pelaksanaan vaksinasi tidak hanya sekali.
“Tahun depan kan harus divaksin lagi, jadi suka atau tidak suka maka data akan terkumpul. Kami sangat terbuka dan transparan dan kapan lagi punya data sangat transparan. KPK menyambut baik hal ini dan mendampingi program pembentukan satu data walau pemain utamanya tetap Pak Menkes dan Kementerian BUMN mendukung dan juga Mendagri,” kata Erick Thohir.(fri/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Friederich