jpnn.com - JAKARTA - Ketua Tim Hak Angket DPRD DKI, Muhammad Ongen Sangaji mengaku curiga dengan sistem e-budgeting yang digembar-gemborkan oleh Gubernur Basuki T Purnama. Pasalnya, piranti lunak itu ternyata diberikan secara cuma-cuma ke Pemerintah Provinsi DKI.
Hal ini diketahui dari keterangan konsultan informasi teknologi (IT) e-budgeting bernama Gagat Wahono yang dimintai keterangan oleh Tim Hak Angket DPRD DKI, Rabu (11/3). "Pak Gagat bilang sistem ini diberikan secara cuma-cuma kepada pemprov. Setahu saya, sistem (aplikasi, red) yang di iPhone aja bayar loh, malah sistem e-budgeting anggaran kita yang Rp 73,08 triliun gratis," kata Ongen di gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (11/3).
BACA JUGA: Ikut Konferda PDIP, Prasetyo Batal Beri Keterangan ke Tim Angket
Saat disinggung apakah ada kemungkinan permainan antara Gagat dengan Pemprov DKI, Ongen tidak mau berspekulasi. Alasannya, ia ingin menyelidikinya terlebih dahulu.
Salah satu caranya dengan melakukan pemeriksaan terkait kontrak kerja para konsultan. Pasalnya, Gagat mengatakan memberikan sistem e-budgeting secara cuma-cuma. Namun ternyata, Gagat dan konsultan lainnya menerima bayaran dari Pemprov DKI.
BACA JUGA: Piranti e-Budgeting Hanya Disiapkan Tim Kecil Sewaan Pemprov DKI
"Main-main nanti akan diputuskan rapat pleno angket. Tadi Pak Gagat bilang bahwa gratis, tapi ternyata ada yang dibayar. Kita minta kontraknya itu," tandasnya.
Sebelumnya, Gagat mengaku tidak menjual sistem e-budgeting kepada Pemprov DKI Jakarta. Meski demikian, ia mengaku mendapatkan honor dari pekerjaan sebagai konsultan IT e-budgeting.
BACA JUGA: Mendagri Beri Waktu 7 Hari ke Ahok dan DPRD Tuntaskan APBD DKI
"Kami enggak jual. Tapi, jika diperlukan kami bantu dan itu diberikan honor," kata Gagat.
Sayangnya, Gagat tidak menjelaskan jumlah honor yang diterimanya. Ia meminta hal itu ditanyakan langsung kepada Pemprov DKI yang merekrutnya sebagai konsultan IT e-budgeting. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kasus UPS, 12 Saksi Diperiksa, Tersangka Masih Nihil
Redaktur : Tim Redaksi