jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah bakal meniadakan sistem kelas dalam BPJS Kesehatan pada Juli 2022. Dengan begitu, tidak ada lagi kelas 1,2, dan 3 seperti saat ini.
Semuanya akan dilebur menjadi kelas rawat inap standar (KRIS) dan iurannya disesuaikan dengan besaran gaji peserta BPJS Kesehatan.
BACA JUGA: Bobby Nasution: Jangan Mengurus BPJS Ketika Sedang Sakit
Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengatakan perubahan ini sah-sah saja selama bisa terkoneksi dengan data penggajian.
“Bukan diisi sendiri oleh peserta BPJS Kesehatan, yang bisa menyebabkan terjadinya manipulasi data, karena tidak semua orang dan semua profesi gajinya terdata,” kata dia dalam siaran persnya, Minggu (12/6).
BACA JUGA: Tanpa BPJS Kesehatan, Jual Beli Tanah Tetap Diproses, Begini Penjelasan Dirjen PHPT
Pria yang juga menjadi juru bicara Partai Garuda itu menyebut tidak semua pekerja formal. Sebab, masih banyak pekerja yang informal.
Teddy mengatakan masalah pendataan gaji sektor informal ini tidak mudah. Sebab, para peserta harus melalui proses panjang untuk bisa mendapat layanan kesehatan tingkat lanjutan.
BACA JUGA: Jubir Partai Garuda Sebut Isu SARA Merusak Negara
“Harus bolak-balik mengurus dokumen, fotokopi berlembar-lembar, padahal data pasien dan keluarga sudah ada dalam database,” kata Teddy.
Menurut dia, hal yang sudah terdata saja masih diurus secara manual, apalagi yang belum terdata. Tentu akan menyulitkan masyarakat.
“Ini sudah dipikirkan dan sudah ada jalan keluarnya belum?” tanya Teddy.
Dia juga menyinggung soal keadilan peserta dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dan keadilan bagi rumah sakit.
“Mereka melakukan pelayanan terhadap hak kesehatan masyarakat, tetapi rumah sakit harus juga mendapatkan haknya dari BPJS Kesehatan, sehingga bisa melayani dengan baik,” pungkas dia. (cuy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Luhut Binsar Mengurusi Minyak Goreng, Partai Garuda: Kenapa Dipermasalahkan?
Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan